Bisnis.com, PEKANBARU - Komisi VI DPR RI mendukung potensial perkebunan kelapa di Kabupaten Indragiri Hilir, Riau. Menurut DPR, perkebunan kelapa di daerah tersebut adalah yang terluas di seluruh dunia dengan luas lahan 400.000 hektare.
Wakil Ketua Komisi VI Muhammad Haikal mengatakan pemerintah ataupun pihak perusahaan perlu membangun industri hilir. Karena harga komoditas kepala masih bergantung dengan permintaan luar negeri.
“Harga kelapa kerap fluktuaktif sesuai dengan permintaan luar negeri. Riau memerlukan industri hilir perkebunan kelapa agar petani mudah menjualkan kelapanya,” katanya saat berada di Pekanbaru, Rabu (21/12/2016).
Kementerian Perdagangan telah menetapkan tata kelola niaga kelapa dengan menerapkan sistem resi gudang, beberapa waktu lalu. Harga kelapa sudah mulai stabil Rp2.500 per butir semenjak ketetapan itu dibuat.
Namun, masih banyak perusahaan Malaysia yang masuk ke pelabuhan kecil di Indragiri Hilir untuk membeli kelapa di bawah harga tersebut.
Pihak Malaysia melakukan perdagangan lintas batas dengan menjemput langsung kelapa ke Indragiri Hilir. Haikal mengatakan hal ini menjadi dilema karena pemerintah melarang, tetapi petani lokal menolak pembatasan ekspor tersebut.
Selain itu, DPR juga tengah mencarikan solusi soal 110.000 ha lahan kebun kelapa yang terkena intrusi air laut. Petani juga tidak bisa melakukan replanting karena tingginya biaya replanting yang mencapai Rp15 juta per hektare. Dari data Pemerintah Kabupaten setempat, luas lahan yang mampu replanting hanya 7.000 hektare.
Haikal mengatakan pihak perusahan perkebunan kelapa juga harus mencarikan solusi terkait perkebunan rakyat yang rusak akibat fenomenan alam itu. Indragiri Hilir memiliki 5 perusahaan pengolahan kelapa.
.JPG?w=300&h=221)
