Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah menilai skema pembiayaan revitalisasi jalur kereta api Jakarta-Surabaya berpeluang besar dengan mekanisme government to government atau antarpemerintah.
Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pihak Jepang sudah memberikan beberapa skema pembiayaan untuk revitalisasi jalur kereta api Jakarta-Surabaya.
"Masih [dikaji] oleh Bappenas dilihat plus-minusnya, kayaknya sih kita akan G-to-G [government to government]," kata Luhut di Hotel Mulia, Senayan, Kamis (1/12/2016).
Luhut menegaskan sebelum berangkat ke Jepang pada 20 Desember 2016 mendatang, pihaknya akan memberikan laporan terkait sejumlah tawaran skema pembiayaan yang diajukan Jepang.
Selain itu, dia juga sudah menyatakan revitalisasi jalur KA Jakarta-Surabaya akan memulai menjalani studi kelayakan pada 2017. Studi tersebut adalah hasil kerja sama antara Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) dan pihak Jepang.
Sebelumnya, Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (KAI) Edi Sukmoro mengaku belum ditunjuk oleh pemerintah sebagai operator kereta berkecepatan 150 kilometer per jam jalur Jakarta-Surabaya.
Meskipun begitu, Edi menilai pemerintah seharusnya menunjuk PT KAI sebagai operator. Hal ini mengingat perusahaan pelat merah tersebut kerupakan operator untuk lintasan kereta tersebut.
Dia pun mempertanyakan bagaimana nasib perusahaan jika operator kereta dengan kecepatan di atas 150 kilometer per jam tersebut diserahkan ke swasta. Oleh sebab itu dia mengusulkan agar operasi kereta dapat dikerjasamakan antara swasta dengan KAI.
Kepala Sub Bagian Humas Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Joice Hutajulu juga belum bisa menjawab siapa operator kereta lintas Jakarta-Surabaya.
Hal ini disebabkan skema investasi revitalisasi jalur kereta api Jakarta-Surabaya masih belum diputuskan. Oleh karena itu semua kemungkinan bisa saja terjadi, termasuk adanya kerja sama antara PT KAI dan investor.
.jpg?w=300&h=221)
