Bisnis.com, BANDUNG - PT Angkasa Pura II optimis masih berpeluang mengelola bisnis di Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati, Majalengka meski diambil alih Kementerian Perhubungan.
General Manager PT Angkasa Pura II Bandara Husein Sastranegara Dorma Manalu mengatakan sejak awal sampai pembahasan bisnis terakhir antara AP II dengan BIJB sekitar Januari 2016 sebelum Presiden Jokowi ke Majalengka diketahui bahwa pihaknya masih berpeluang untuk mengelolanya.
"AP II menawarkan agar memiliki saham mayoritas dan AP II sangat berharap dapat mengelola BIJB, tapi kami sedang menunggu perkembangan terakhir, karena ini akan diambil alih pengelolaan oleh pusat," katanya, di Bandung, Rabu (6/4/2016).
Menurutnya, sekalipun Kementerian Perhubungan berencana mengambil alih BIJB, peluang AP II untuk kerja sama dan mengambil lini bisnis di bandara tetap ada.
Hal ini karena di sisi lain pihaknya telah ditawari untuk mengelola kargo. Adapun sisi udara dan darat akan dikelola oleh Kementerian Perhubungan.
Penawaran tersebut terbilang prospektif. Pasalnya, pertumbuhan bisnis kargo terus menanjak seiring dengan pertumbuhan penumpang.
Saat ini, di internal pihaknya terus mengkajinya. "Jika dalam pengelolaan BIJB ada join venture maka perlu di-support dari Bandara Husein dalam beberapa tahun. Apalagi sudah invetasi di terminal baru Husein sekitar Rp160 miliar,” ujarnya.
Pihaknya berharap, agar BIJB dan Bandara Husein tetap berjalan dan hal itu bisa diatur dengan baik. Dia mecontohkan, slot time sudah penuh bisa sharing dengan BIJB, tapi harus diimbangi transportasi memadai."Rencananya BIJB Kertajati akan dilengkapi Kereta Api bandara seperti Kualanamu," paparnya.
Gubernur Jabar Ahmad Heryawan mengaku pihaknya masih menunggu kepastian apakah bandara tersebut akan dikelola pemerintah pusat melalui Kementrian Perhubungan secara langsung atau diserahkan ke BUMN (Badan Usaha Milik Negara) saat sudah selesai dibangun nanti.
Jika pemerintah pusat mengelola secara langsung BIJB, kemungkinan besar Pemprov Jabar tidak dapat ikut terlibat dalam pengelolaan bandara dan hanya fokus mengelola pengembangan aero city di sekitar kawasan bandara.
Namun jika pengelolaanya diserahkan kepada BUMN, Pemprov masih berpeluang mendapat sebagian saham pengeloalaan BIJB ke depan.
"Kalau dikelola pusat, ya milik pusat langsung melekat ke negara. (Kita) tidak bisa ikut campur. Kalau di PT atau BUMN kita bisa masuk sebagai pemegang saham. Sebagai share holder. Kalau pemerintah pusat kan enggak ada share holder," ujarnya.
"AP II menawarkan agar memiliki saham mayoritas dan AP II sangat berharap dapat mengelola BIJB, tapi kami sedang menunggu perkembangan terakhir, karena ini akan diambil alih pengelolaan oleh pusat," katanya, di Bandung, Rabu (6/4).
Menurutnya, sekalipun Kementerian Perhubungan berencana mengambil alih BIJB, peluang AP II
untuk kerja sama dan mengambil lini bisnis di bandara tetap ada. Karena di sisi lain pihaknya telah ditawari untuk mengelola kargo. Sedangkan sisi udara dan darat akan dikelola oleh Kementerian Perhubungan.
Penawaran tersebut terbilang prospektif. Pasalnya, pertumbuhan bisnis kargo terus bertumbuh seiring dengan pertumbuhan penumpang. Saat ini, di internal pihaknya terus mengkajinya."Jika dalam pengelolaan BIJB ada join venture maka perlu disupport dari Bandara Husein dalam beberapa tahun. Apalagi sudah invetasi di terminal baru Husein sekitar Rp160 miliar,” ujarnya.
Pihaknya berharap, agar BIJB dan Bandara Husein tetap berjalan dan hal itu bisa diatur dengan baik. Dia mecontohkan, slot time sudah penuh bisa sharing dengan BIJB, tapi harus diimbangi transportasi memadai."Rencananya BIJB Kertajati akan dilengkapi Kereta Api bandara seperti Kualanamu," paparnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
