Cari berita
  • facebook
  • twitter
  • instagram
  • youtube
Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Angkasa Pura II Bidik Bisnis Kargo di Bandara Kertajati

PT Angkasa Pura II optimis masih berpeluang mengelola bisnis di Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati, Majalengka meski diambil alih Kementerian Perhubungan.
Hedi Ardhia & Wisnu Wage
Hedi Ardhia & Wisnu Wage - Bisnis.com 06 April 2016  |  17:19 WIB
Angkasa Pura II Bidik Bisnis Kargo di Bandara Kertajati
Kargo siap kirim - Ilustrasi

Bisnis.com, BANDUNG - PT Angkasa Pura II optimis masih berpeluang mengelola bisnis di Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati, Majalengka meski diambil alih Kementerian Perhubungan.

General Manager PT Angkasa Pura II Bandara Husein Sastranegara Dorma Manalu mengatakan sejak awal sampai pembahasan bisnis terakhir antara AP II dengan BIJB sekitar Januari 2016 sebelum Presiden Jokowi ke Majalengka diketahui bahwa pihaknya masih berpeluang untuk mengelolanya.

"AP II menawarkan agar memiliki saham mayoritas dan AP II sangat berharap dapat mengelola BIJB, tapi kami sedang menunggu perkembangan terakhir, karena ini akan diambil alih pengelolaan oleh pusat," katanya, di Bandung, Rabu (6/4/2016).

Menurutnya, sekalipun Kementerian Perhubungan berencana mengambil alih BIJB, peluang AP II untuk kerja sama dan mengambil lini bisnis di bandara tetap ada.

Hal ini karena di sisi lain pihaknya telah ditawari untuk mengelola kargo. Adapun sisi udara dan darat akan dikelola oleh Kementerian Perhubungan.

Penawaran tersebut terbilang prospektif. Pasalnya, pertumbuhan bisnis kargo terus menanjak seiring dengan pertumbuhan penumpang.

Saat ini, di internal pihaknya terus mengkajinya. "Jika dalam pengelolaan BIJB ada join venture maka perlu di-support dari Bandara Husein dalam beberapa tahun. Apalagi sudah invetasi di terminal baru Husein sekitar Rp160 miliar,” ujarnya.

Pihaknya berharap, agar BIJB dan Bandara Husein tetap berjalan dan hal itu bisa diatur dengan baik. Dia mecontohkan, slot time sudah penuh bisa sharing dengan BIJB, tapi harus diimbangi transportasi memadai."Rencananya BIJB Kertajati akan dilengkapi Kereta Api bandara seperti Kualanamu," paparnya.

Gubernur Jabar Ahmad Heryawan mengaku pihaknya masih menunggu kepastian apakah bandara tersebut akan dikelola pemerintah pusat melalui Kementrian Perhubungan secara langsung atau diserahkan ke BUMN (Badan Usaha Milik Negara) saat sudah selesai dibangun nanti.

Jika pemerintah pusat mengelola secara langsung BIJB, kemungkinan besar Pemprov Jabar tidak dapat ikut terlibat dalam pengelolaan bandara dan hanya fokus mengelola pengembangan aero city di sekitar kawasan bandara.

Namun jika pengelolaanya diserahkan kepada BUMN, Pemprov masih berpeluang mendapat sebagian saham pengeloalaan BIJB ke depan.

"Kalau dikelola pusat, ya milik pusat langsung melekat ke negara. (Kita) tidak bisa ikut campur. Kalau di PT atau BUMN kita bisa masuk sebagai pemegang saham. Sebagai share holder. Kalau pemerintah pusat kan enggak ada share holder," ujarnya.

 

Bisnis Bandara Kertajati
AP II Bidik Bisnis Kargo
 
BANDUNG-- PT Angkasa Pura II optimis masih berpeluang mengelola bisnis di Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati, Majalengka meski diambil alih Kementerian Perhubungan.
 
General Manager PT Angkasa Pura II Bandara Husein Sastranegara Dorma Manalu mengatakan sejak awal sampai  pembahasan bisnis terakhir antara AP II dengan BIJB sekitar Januari 2016 sebelum Presiden Jokowi ke Majalengka diketahui bahwa pihaknya masih berpeluang untuk mengelolanya. 

"AP II menawarkan agar memiliki saham mayoritas dan AP II sangat berharap dapat mengelola BIJB, tapi kami sedang menunggu perkembangan terakhir,  karena ini akan diambil alih pengelolaan oleh pusat," katanya, di Bandung, Rabu (6/4).

Menurutnya, sekalipun Kementerian Perhubungan berencana mengambil alih BIJB, peluang AP II
untuk kerja sama dan mengambil lini bisnis di bandara tetap ada. Karena di sisi lain pihaknya telah ditawari untuk mengelola kargo. Sedangkan sisi udara dan darat akan dikelola oleh Kementerian Perhubungan.

Penawaran tersebut terbilang prospektif. Pasalnya, pertumbuhan bisnis kargo terus bertumbuh seiring dengan pertumbuhan penumpang. Saat ini, di internal pihaknya terus mengkajinya."Jika dalam pengelolaan BIJB ada join venture maka perlu disupport dari Bandara Husein dalam beberapa tahun. Apalagi sudah invetasi di terminal baru Husein sekitar Rp160 miliar,” ujarnya.

Pihaknya berharap, agar BIJB dan Bandara Husein tetap berjalan dan hal itu bisa diatur dengan baik. Dia mecontohkan, slot time sudah penuh bisa sharing dengan BIJB, tapi harus diimbangi transportasi memadai."Rencananya BIJB Kertajati akan dilengkapi Kereta Api bandara seperti Kualanamu," paparnya.
 
Gubernur Jabar Ahmad Heryawan mengaku pihaknya masih menunggu kepastian apakah bandara tersebut akan dikelola pemerintah pusat melalui Kementrian Perhubungan secara langsung atau diserahkan ke BUMN (Badan Usaha Milik Negara) saat sudah selesai dibangun nanti.
 
Jika pemerintah pusat mengelola secara langsung BIJB, kemungkinan besar Pemprov Jabar tidak dapat ikut terlibat dalam pengelolaan bandara dan hanya fokus mengelola pengembangan aero city di sekitar kawasan bandara.
 
Namun jika pengelolaanya diserahkan kepada BUMN, Pemprov masih berpeluang mendapat sebagian saham pengeloalaan BIJB kedepan. "Kalau dikelola pusat, ya milik pusat langsung melekat ke negara. (Kita) tidak bisa ikut campur. Kalau di PT atau BUMN kita bisa masuk sebagai pemegang saham. Sebagai share holder. Kalau pemerintah pusat kan enggak ada share holder," ujarnya.
 
Saat ini pihaknya tengah menyusun berbagai usulan yang akan diajukan ke pemerintah pusat. Pertama menyangkut pengelolaan aero city dan meminta dilibatkan dalam pengelolaan bandara jika pengelolaannya diserahkan kepada BUMN. "Tadi dirumuskan pertama mengokohkan kembali bahwa pengelolaan aero city itu dikelola PT BIJB. Kemudian dilibatkan dalam pengelolaan bandara," ucapnya.
 
Selain itu tengah dibahas juga terkait proses administrasi pengambil alihan pembiayaan pembangunan BIJB dari APBD melalui BUMD kepada APBN melalui Kementrian Perhubungan. Namun dia mengaku belum mengetahui secara pasti pengelolaan BIJB seperti apa kedepan.
 
“Kalau sama BUMN kami meminta melalui BUMD share saham 25%. Karena dalam pembangunan ada peran Pemprov. Ada pembagian peran, dalam pengelolaanya juga ingin dilibatkan," ujarnya.
 
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Jawa Barat Daddy Rohanadi meminta Pemprov Jabar lebih proaktif pada pemerintah pusat. Upaya itu penting dilakukan supaya Pemprov Jabar tidak kehilangan peran dalam pengelolaan bandara tersebut. “Karena bagaimanapun, kata dia, BIJB memiliki potensi besar sebagai sumber pendapatan asli daerah (PAD) bagi Jawa Barat,” ujarnya. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

bandara kertajati
Editor : Yusuf Waluyo Jati

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini

back to top To top