Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

PP Tapera Harus Diperjelas

Satu pengamat properti berharap Peraturan Pemerintah (PP) dari Undang-undang Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) dapat menjadi implementasi program merumahkan masyarakat yang jelas.
Hafiyyan
Hafiyyan - Bisnis.com 27 Februari 2016  |  18:59 WIB
Ilustrasi - Bisnis.com
Ilustrasi - Bisnis.com

Bisnis.com, JAKARTA - Satu pengamat properti berharap Peraturan Pemerintah (PP) dari Undang-undang Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) dapat menjadi implementasi program merumahkan masyarakat yang jelas.

CEO Indonesia Property Watch (IPW) Ali Tranghanda mengatakan, banyaknya pihak yang tidak setuju dengan kehadiran Tapera terutama dari asosiasi pengusaha merupakan hal yang wajar. Pasalnya, sudah banyaknya iuran yang harus dibebankan pada pekerja maupun perusahaan, seperti BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, dsb.

"Idealnya, pemerintah dapat melakukan integrasi antara semua iuran yang ada. Singapura misalnya dengan Central Provident Fund menerapkan iuran tunggal peserta yang langsung dibagi dalam empat rekening, yakni pendidikan, kesehatan, pensiun, dan hunian," ujarnya. 

Indonesia Property Watch, lanjut Ali, tetap mendukung Tapera dengan kritikan agar segera dibuat rencana implementasi yang jelas mengenai tata cara bagaimana peserta dapat memeroleh rumah.

Ali pun mengkhawatirkan pengelolaan dana Tapera melalui manajer investasi menimbulkan penyimpangan.  "Karena dana Tapera rentan dapat menjadi dana bancakan dengan dana besar yang terkumpul Rp59 triliun setahun," ujarnya melalui siaran pers, Sabtu (27/2/2016).

Manager investasi juga berpotensi menederita kerugian. Masalahnya, berdasarkan UU Pasar Modal, manager investasi tidak dapat dipersalahkan. Hal tersebut sangat ironis karena dana Tapera berasal dari masyarakat.

Di sisi lain, banyak pekerja yang menolak karena mereka ikut menabung, tetapi tidak memeroleh fasilitas untuk mendapatkan rumah. Pasalnya, pekerja kelas menengah tidak termasuk dalam target Tapera.

Berkaitan dengan hal tersebut, seharusnya dapat dipertimbangkan kepesertaan Tapera tidak terbatas untuk masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR, tetapi untuk semua peserta.

"Bantuan dan sistem antara MBR juga non MBR di segmen menengah juga dapat dibedakan. Karena berdasarkan riset yang dilakukan, masyarakat segmen menengah pun masih banyak yang belum memiliki rumah," jelas Ali.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

tapera
Editor : Andhina Wulandari
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top