Bisnis.com, DENPASAR - Kementerian Perhubungan menyatakan kesiapannya membangun sarana transportasi kereta api di Bali dengan syarat pemprov sudah memiliki lahan untuk pembangunan.
Pembangunan jalur yang direncanakan sebatas rute Denpasar-Singaraja dengan tujuan untuk mendukung pemerataan pembangunan antara Bali Utara dan Bali Selatan.
Kementerian Perhubungan belum dapat membangun rute keliling Bali, karena APBN saat ini belum mendukung.
Penegasan itu disampaikan Menhub Ignasius Jonan saat melaksanakan rapat dadakan sebelum bertolak ke Jakarta bersama Gubernur Bali Made Mangku Pastika di ruang transit VIP Terminal Domestik, Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai.
Sementara itu, terkait rencana pembangunan bandara baru di Bali Utara, tidak ada masalah dari kajian ruang udara. Namun, dari segi pembiayaan APBN juga belum bisa mendukung, karena terkendala mahalnya lahan didaerah tersebut dan Bali pun dianggap salah satu provinsi yang cukup kaya.
Dia menyarankan swakelola pembangunan penuh oleh swasta, dan pihaknya berjanji akan mengeluarkan izin, apabila swakelola tersebut berjalan.
Sesuai aturan swakelola, menurutnya, tidak akan merugikan Bali, karena perusahaan swasta yang membangun tidak bisa memiliki hak kelola 100%. Dijelaskannya Bali tetap memiliki hak pengelolaan sebesar 51 %.
Adapun terkait pembangunan pelabuhan Tanah Ampo, Jonan meminta penjelasan terkait pengelolaan bangunan yang saat ini sudah swakelola dengan swasta, mengingat hal tersebut menjadi kendala rencana-rencana pengembangan berikutnya.
Menanggapi penjelasan itu, Pastika tetap berharap ketiga rencana pembangunan infrastruktur tetap bisa dilaksanakan karena ketiganya akan signifikan mendongkrak kesejahteraan masyarakat Bali.
"Untuk pembangunan sarana transportasi kereta api ia mengaku tetap menerima walau baru sebatas jalur Denpasar-Singaraja," ujarnya melalui rilis, Jumat (13/11/2015).
Pastika berjanji akan segera mengadakan study route yang akan dibuat sebagai jalur. Sementara terkait pembangunan bandara baru yang belum bisa disetujui lewat APBN, dijelaskan Pastika ada dua opsi apabila harus swakelola dengan swasta.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
.jpg?w=300&h=221)
