Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Umum Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia Nita Yudi tidak ingin memperpanjang terkait batalnya pertemuan dengan Presiden Joko Widodo.
"Kita enggak usah bicara itunya, yang jelas kami sudah diterima di Istana, kami sampaikan hasil Munas Iwapi dan rekomendasi ke pemerintah," kata Nita di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (18/9/2015).
Sejak berdiri 48 tahun lalu anggota Iwapi sudah mencapai 30.000 orang dimana 80% di antaranya bergerak di sektor usaha mikro, kecil dan menengah. Di tengah perlambatan ekonomi saat ini usaha para anggotanya justru meningkat.
"Saat Munas, kami diskusi internal bahwa tidak semua pelaku usaha menurun karena hampir 20% usahanya meningkat. Ini usaha yang tidak melibatkan dolar, yang bahan bakunya tidak impor," tutur Nita.
Iwapi juga berpendapat bahwa paket kebijakan ekonomi 9 September 2015 lalu hanya mencakup sektor makro ekonomi, sedangkan sektor riil belum ada. Nita berharap paket kebijakan ekonomi selanjutnya menyentuh sektor UMKM.
"Sebentar lagi kita hadapi MEA, perlambatan ekonomi, tentu perlu kebijakan yang lebih baik lagi untuk perempuan pengusaha. Soalnya bunga bank yang dirasakan tinggi," jelas Nita.
Iwapi menyebut sebagai tulang punggung ekonomi tanah air karena bergerak di bidang UMKM. Suku bunga KUR sudah diturunkan dari 22% menjadi 12% serta tahun depan rencananya diturunkan menjadi 9% tetapi dibandingkan negara lain di Asean masih dinilai tinggi.
"Sementara kami ikuti konferensi di Vietnam, Thailand punya bunga 2,2% untuk perempuan pengusaha, China 5,5%. Artinya pemerintah dorong perempuan pengusaha UKM untuk bisa lebih baik lagi karena mereka tulang punggung," tutur Nita.
Dari kebijakan pemerintah di lapangan kurang berjalan dengan baik. Oleh karena itu perlu disampaikan kepada Presiden kenyataannya seperti apa. Iwapi menunggu janji Presiden untuk menerima anggotanya kembali dalam sesi audiensi.
