Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Persoalan Teknologi & Infrastruktur Hambat Perkembangan Industri Pangan

Persoalan teknologi dan infrastruktur pertanian yang belum memadai menyebabkan industri pangan dalam negeri belum mampu berkembang seperti yang diharapkan.
Petani mengumpulkan jagung hasil panen, di kecamatan Manggala, Makassar, Sulawesi Selatan, Minggu (10/5/2015)./Antara-Abriawan Abhe
Petani mengumpulkan jagung hasil panen, di kecamatan Manggala, Makassar, Sulawesi Selatan, Minggu (10/5/2015)./Antara-Abriawan Abhe

Bisnis.com, JAKARTA—Persoalan teknologi dan infrastruktur pertanian yang belum memadai menyebabkan industri pangan dalam negeri belum mampu berkembang seperti yang diharapkan.

Wan Abbas Zakaria, Sekretaris Jenderal Forum Komunikasi Perguruan Tinggi Pertanian Seluruh Indonesia, mengatakan saat ini pengembangan industri pertanian masih berjalan sendiri-sendiri. Untuk itu, pemerintah harus mampu mengkoordinasikan seluruh upaya pengembangan sektor tersebut, agar lebih efektif dan efisien.

“Persoalan pertanian masih soal teknologi, Sumber Daya Manusia dan penguatan kelembagaan petani, akses informasi, serta infrastruktur seperti irigasi. Pembangunan ini harus dikoordinasikan, agar dapat dimanfaatkan secara optimal,” katanya di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (8/6).

Wan Abbas menuturkan perguruan tinggi pertanian saat ini mengembangkan pengujian teknologi untuk meningkatkan produksi pertanian. Hasil penelitian yang dilakukan perguruan tinggi akan langsung diterapkan ke daerah pengembangan, sehingga memberi dampak langsung kepada masyarakat.

Dia mencontohkan saat ini sudah ada 52 wilayah pengujian teknologi pertanian di Lampung yang berhasil meningkatkan produksi di lapangan. Cara tersebut nantinya akan diterapkan di wilayah lain, agar dapat meningkatkan daya saing petani di daerah.

 “Presiden juga meminta bagaimana peran perguruan tinggi untuk bisa mendampingi petani dalam pengembangan pangan seperti di Papua,” ujarnya.

Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memang menargetkan Merauke sebagai lumbung beras internasional dalam tiga tahun mendatang. 4,6 juta hektare lahan pertanian yang ada di Kabupaten tersbeut dipercaya mampu memproduksi hingga 60 juta ton beras setiap tahunnya.

Presiden Jokowi pun telah memutuskan 30% dari total lahan tersebut akan dikerjakan oleh perusahaan swasta, dan 70% lainnya digarap badan usaha milik negara (BUMN). Harapannya, pemerintah langsung dapat memanfaatkan beras yang diproduksi BUMN saat membutuhkan.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Lili Sunardi
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper