Bisnis.com, JAKARTA - Masyarakat Transportasi Indonesia mendesak presiden Joko Widodo meninjau ulang proyek kereta api trans kalimantan karena tidak sesuai dengan tujuan negara yang berdikari.
Danang Parikesit, Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) menilai proyek ini hanya mengekpoitasi Kalimantan sebagai sumber energi. Akan tetapi tujuan utama pembangunan infrastruktur untuk mensejahterakan masyarakat justru terabaikan.
"Kita perlu lihat lagi kereta Trans Kalimantan secara serius," jelasnya kepada Bisnis di sela temu media Indonesia Infrastruktur Week 2014 di Jakarta, Selasa (28/10/2014).
Menurut Danang, proyek yang dirancang menghubungkan kawasan penghasil batubara dengan pelabuhan ini sangat bertentangan dengan cita-cita pemerintahan baru. Pasalnya kereta ini selain tidak menghubungkan kawasan berpenduduk, hasil tambang yang diangkut juga ditujukan untuk keperluan ekspor.
Padahal Kabinet Kerja yang dipimpin Presiden Joko Widodo menjanjikan semua sumber daya alam diolah dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk dimanfaatkan kepentingan dalam negeri. Dengan tujuan akhir untuk kesejahteraan masyarakat.
"Konsep ekonomi ekstraksi harus ditinjau kembali," jelas Danang.
Jalur Kereta Api (KA) Trans Kalimantan tahap pertama senilai Rp50 triliun dimenangkan oleh Konsorsium dari China. Konsorsium menunggu jaminan politik dari pemerintah bahwa izin mereka tidak akan dihentikan disaat proyek mulai berjalan ataupun resiko politik lainnya.
Jaringan KA ini dibangun dari lokasi pertambangan menuju pelabuhan di Samarinda, Balikpapan dan Banjarmasin untuk kemudian diekspor. Jaringan kereta ini pada akhirnya ditargetkan menghubungkan pulau Kalimantan sepanjang 1.400 kilometer.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
