Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla diminta untuk memilih Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang sudah berpengalaman dan bersih di sektor minyak dan gas (migas).
Direktur Eksekutif Energy Watch Mamit Setiawan menyayangkan adanya persaingan yang tidak sehat dalam memperebutkan kursi nomor satu Menteri ESDM itu.
Persaingan yang tidak sehat dimaksud adalah upaya menyudutkan pejabat dan 'alumni' direksi PT Pertamina (Persero) karena dianggap tidak layak menjadi Menteri ESDM karena mempunyai kaitan dengan mafia migas, terutama karena terkait dengan Pertamina Energy Trading Limited (Petral).
“Menteri ESDM haruslah orang yang bepengalaman di sektor migas dan pengalaman memimpin," ujarnya dalam keterangan pers, Sabtu (18/10/2014).
Sebagaimana diketahui, saat ini ada beberapa nama calon Menteri ESDM yang berasal dari Pertamina, antara lain Karen Agustiawan (mantan Direktur Utama), Ahmad Faisal (mantan Direktur Niaga), Hanung Budya (Direktur Pemasaran dan Niaga), dan Hari Karyuliarto (Direktur Gas Pertamina).
Menurut dia, sampai saat ini tuduhan mafia gas di tubuh Pertamina dan anak usaha belum pernah terbukti. Apalagi, hingga kini tidak ada penjelasan terperinci mengenai mafia gas yang disebutkan ataupun bentuk-bentuk keterlibatan Pertamina dan operasi mafia gas tersebut.
Selain itu, asumsi atau dugaan Petral yang merupakan anak perusahaan Pertamina menjadi tempat utama terjadinya tindak korupsi impor migas.
Deputi Tim Transisi Pemerintahan Jokowi-JK Akbar Faisal mengatakan syarat menjadi menteri di kabinet Jokowi-JK adalah memiliki jiwa trisakti.
Saat ditanya apakah background perusahaan dan kerja menjadi syarat dan pertimbangan presiden? Akbar mengatakan, syarat menjadi menteri Jokowi ada tiga, yaitu berani, bersih, dan kompeten.
Dia enggan membeberkan lebih jelas sosok yang pantas menjadi Menteri ESDM karena itu merupakan hak prerogatif presiden. “Syaratnya ya tiga itu,” ujarnya.
Vice President Corporate Communications Pertamina Ali Mundakir meluruskan terkait tudingan yang selama ini ditujukan kepada Petral. Menurutnya, mafia migas di tubuh Petral hanyalah isu belaka.
Pertamina sudah tidak lagi membeli BBM impor dari trader sejak 2012 lalu. Faktanya, Pertamina mengundang perusahaan minyak nasional (national oil company) langsung, kemudian membeli produk premium langsung dari produsen pemilik kilang.
Dengan demikian, tidak ada lagi transaksi yang terjadi langsung antara trader dengan Pertamina. Perusahaan minyak milik negara itu pun tidak pernah sembarangan dalam memilih trader pada masa lalu.
Ada dua pertimbangan Pertamina, menurut dia, dalam memilih rekan bisnis, yaitu kredibilitas dan reputasi. Jika dua syarat itu terpenuhi, maka perseroan barulah yakin mengikat kerja sama business to business.
Sebelumnya, Anggota BPK Bahrullah Akbar menilai tuduhan yang dialamatkan pada Petral dan wacana terkait pembubaran Petral menunjukkan kebiasan orang Indonesia yang mudah dalam mencari kambing hitam.
“Mafia itu mafia apa? Seharusnya, ayo perbaiki sistemnya semua dari hulu sampai hilir,” kata Bahrullah.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
