Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Pelaku Bisnis Sektor Kesehatan Kompak Ingin Pindah ke Kementerian Perindustrian

Pebisnis di sejumlah sektor yang terkait dengan kesehatan ingin pindah rumah. Aktivitas bisnis yang kini dinaungi Kementerian Kesehatan diharapkan bisa pindah tangan ke Kementerian Perindustrian.
Ilustrasi/Bisnis.com
Ilustrasi/Bisnis.com

Bisnis.com, JAKARTA - Pebisnis di sejumlah sektor yang terkait dengan kesehatan ingin pindah rumah. Aktivitas bisnis yang kini dinaungi Kementerian Kesehatan diharapkan bisa pindah tangan ke Kementerian Perindustrian.

Keinginan tersebut setidaknya terdengar dari pelaku usaha di industri jamu dan alat kesehatan. Para pebisnis diwakili Gabungan Pengusaha Jamu dan Obat Tradisional (GP Jamu) dan Gabungan Perusahaan Alat Kesehatan dan Laboratorium (Gakeslab).

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi berpendapat perlu dilakukan pergeseran rantai koordinasi terhadap beberapa sektor bisnis termasuk jamu dan alkeslab. Pembinaan dua sektor ini oleh Kemenkes tak menyentuh aspek penguatan bisnis.

“Kasih ke Kemenperin saja atau [sektor lain] ke Kemenparekraf agar insentif untuk pengembangan bisnis mereka lebih nyata,” katanya kepada Bisnis, Selasa (23/9/2014).

Namun, khusus untuk industri yang terkait dengan kesehatan, seperti alkeslab dan jamu, tidak serta-merta seluruh naungan digeser ke Perindustrian. Peran Kemenkes dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) tetap diperlukan terutama dari aspek regulasi dan pemantauan keamanan produk.

Perkara penguatan daya saing, perluasan pangsa pasar maupun aktivitas bisnis alkeslab dan jamus secara umum dinilai lebih tepat jika ditangani Kemenperin. Pasalnya aspek ini tidak ditangani mendalam oleh Kemenkes.

“Kalau di Kemenkes doang mereka sulit berkembang karena Kemenkes fokus kepada kesehatan rakyat kita. Secara keseluruhan perlu banyak dilakukan reformasi koordinasi kementerian,” ucap Sofjan.

Ketua Umum GP Jamu Charles Saerang mengaku tengah memperjuangkan agar bisnis jamu ke depan dinaungi Kementerian Perindustrian. "Kami ingin Komisi VI DPR juga mendorong agar jamu bisa dibawahi Kemenperin meskipun regulasinya di bawah Kemenkes," katanya.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Dini Hariyanti
Editor : Sepudin Zuhri

Topik

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper