Bisnis.com,JAKARTA – Wacana pembentukan Menteri Koordinator Bidang Kelautan untuk memajukan sektor maritim di Indonesia dinilai sebagai gagasan yang lebih baik dibandingkan pembentukan Kementerian Kedaulatan Pangan.
KKP diwacanakan sebagai kementerian yang akan menggabungkan kembali Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Kementerian Pertanian.
Wakil Ketua Kamar Dagang Industri (Kadin) Bidang Kelautan dan Perikanan Yugi Prayanto mengatakan potensi kekayaan laut Indonesia belum bisa dikelola secara maksimal karena dalam praktiknya pengelolaan sektor maritim masih tumpang tindih dengan 18 institusi di Indonesia.
“Oleh karena itu lebih tepat jika dibentuk Menko agar dapat mengkoordinasi sektor maritim secara maksimal,” katanya di Menara Kadin, Jakarta, (22/8/2014).
Nantinya, dia menjelaskan bahwa koordinasi Menko Kelautan meliputi Kementerian sektor Maritim dan Logistik Laut (Perhubungan Laut), Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Pariwisata Bahari dan Ekonomi Kreatif, serta Badan Koordinasi Keamanan Laut.
Menurutnya hal tersebut akan efektif, karena selama ini izin penangkapan kapal ilegal misalnya, dikelola oleh Dinas Perhubungan sementara pengawasan kapal diberikan oleh KKP.
Sehingga, dengan adanya Menko, koordinasi antar institusi menjadi lebih efektif dan tidak tumpang tindih.
“Kalau masalah potensi, banyak yang klaim Rp1.000 triliun, Rp2.000 triliun. Yang pasti, diperlukan strategi untuk mengembalikan potensi kita sebagai negara maritim,” jelasnya.
Strateginya, Yugi memaparkan antara lain : penguatan peran masyarakat (dunia usaha dan masyarakat) dan negara dalam peningkatan nilai tambah produk kelautan dan perikanan, penguatan sumberdaya, logistik, transportasi laut dan teknologi pada semua subsistem kelautan dan perikanan.
Serta penguatan regulasi, koordinasi, dan eksekusi pembangunan kelautan dan perikanan untuk menunjang daya saing pelaku usaha dalam menghadapi pasar bebas 2015.
