Bisnis.com, PADANG— Asosiasi Aspal Beton Indonesia (AABI) meminta pemerintah melakukan penyesuaian harga terhadap kontrak yang dikerjakan anggotanya, baik itu kontrak tahun jamak (multi years), maupun kontrak tahun tunggal (single year).
Hartono, Ketua Bidang Organisasi DPP AABI, mengatakan perlunya penyesuaikan harga terhadap kontrak tersebut, disebabkan naiknya harga bahan material kontruksi, menyusul menguatnya dolar terhadap rupiah sejak dua bulan terakhir.
"Akibat penguatan dolar, menyebabkan rata-rata kerugian kami mencapai sekitar 18%-21 %, akibat seluruh bahan material kontruksi naik," katanya di Padang, Kamis (10/10/2013).
Dia mengatakan pelaku usaha sudah mendapat tiga kali pukulan tahun ini, yakni setalah kenaikan UMP, lalu kenaikan BBM, ditambah lagi dengan melonjaknya harga material akibat penguatan dolar. "Seluruh barang material naik, terutama bahan material yang impor," katanya.
Apalagi saat ini, sebagian besar kebutuhan aspal dalam negeri dipenuhi melalui impor. Secara nasional katanya, kebutuhan aspal mencapai 1,6 juta ton/tahun. Adapun kapasitas produksi Pertamina hanya 600.000 ton/tahun.
"Sisanya yang 1 juta ton itu, diimpor. Karena dolar naik, harga produknya pun jadi mahal," ujarnya.
Bahkan parahnya, kata Hartono banyak penyalur material terutama aspal tidak mau menjual barangnya, karena khawatir kembali terjadi lonjakan harga. Sehingga berpotensi menyebabkan pengerjaan proyek terhambat. Hingga September 2013, harga sebagian besar material utama kontruksi meningkat drastis. Solar industri misalnya naik 10%-15%, aspal naik 15%-20%, besi beton naik 10%-15%, dan beton readymix naik 12%-17%. Secara rata-rata kenaikan harga material mencapai 20%.
Dia menyebutkan kenaikan itu berpengaruh terhadap kinerja perusahaan di lapangan karena mahalnya material dan terbatasnya pasokan.
“Kami belum tahu persis berapa proyek yang terbengkalai. Tetapi estimasi kami sekitar 50% mengalami keterlambatan pengerjaan,” ujarnya.
Selain meminta penyesuaian harga, Hartono menekankan pentingnya pemerintah juga memperhatikan nasib industri konstruksi yang terancam kolaps akibat naiknya dolar.
“Kami minta pemerintah juga perlu memperhatiakan dan mengambil kebijakan yang adil terhadap persoalan yang dihadapi industri konstruksi,” ucapnya. (k19/asd)
