BISNIS.COM, JAKARTA—Kementerian Perhubungan menilai koordinasi antara Pemerintah Daerah di Indonesia dalam mengatasi permasalah transportasi darat di kawasan perkotaan masih kurang.
Direktur Bina Sarana Transportasi Perkotaan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Djoko Sasono mengatakan keberpihakan pada penyediaan transportasi perkotaan dari sejumlah pemimpin pemerintah daerah masih lemah.
“Selama ini hambatan utama karena komitmen maupun keterbatasan anggaran dari Provinsi, kabupaten dan kota. Kordinasi dengan pusat juga kurang untuk masalah transportasi perkotaan,” ujarnya hari ini (2/4/2013).
Djoko menjelaskan pemerintah pusat juga memiliki keterbatasan anggaran untuk penyediaan transportasi perkotaan di sejumlah daerah.
Pemerintah daerah, tuturnya, dapat mengambil peran di era otonomi daerah dalam pengembangan transportasi perkotaan dengan menggunakan dana APBD dan mencari mitra untuk bekerja sama.
Dia menyatakan Kementerian Perhubungan dapat memberikan bantuan teknis bila diperlukan oleh pemerintah daerah dalam perencanaan dan pengembangan transportasi perkotaan.
Menurutnya saat ini perbaikan sarana transportasi perkotaan perlu dilakukan sesuai dengan perkembangan kawasan perkotaan dan pertumbuhan ekonomi masing-masing daerah.
Dia menilai bila seorang kepala daerah ingin berkomitmen untuk menyelesaikan masalah transportasi perkotaan maka perlu mengerahkan sumber daya manusia aparatur negara yang tepat dalam mengendalikan masalah transportasi perkotaan.
Transportasi perkotaan, imbuhnya, harus memperhatikan dua hal utama yaitu tingkat pelayanan pada masyarakat dan menekan angka kecelakan transportasi darat.
Menurutnya selama ini dari sejumlah pemerintah daerah hanya Pemerintah Kota Solo dan Bogor yang secara berkelanjutan menyediakan sarana dan prasarana transportasi perkotaan.
Dia menambahkan Kementerian Perhubungan juga akan memberikan penghargaan bagi pemerintah daerah di Indonesia yang berprestasi dalam penyediaan sistem dan sarana transportasi perkotaan.
Menteri Perhubungan, imbuhnya, akan memberikan penghargaan Wahana Tata Nugraha pada Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota yang menyediakan transportasi kota berkelanjutan dan menjamin keselamatan masyarakat.
