Pembatasan BBM Tak Berdampak Inflasi

BISNIS.COM, JAKARTA--Dampak kebijakan pembatasan konsumsi BBM bersubsidi pada kendaraan pribadi diproyeksi tidak akan menimbulkan dampak inflasi yang terlampau besar.

Sasmito Hadi Wibowo, Deputi Statistik Distribusi dan Jasa BPS, mengatakan inflasi akan terjadi apabila terjadi mutasi konsumsi BBM dari premium ke pertamax. Namun, dampak inflasi tergantung pada berapa banyak konsumen yang melakukan pergeseran konsumsi BBM.

"Akan terjadi inflasi, tetapi tersebar 3-4 bulan. Biasa Rp4.500/liter, sekarang beli Rp9.000/liter jadi naik 2 kali lipat," ujarnya di kantor BPS, Senin (1/4/2013).

Saat ini, 90% pengguna kendaraan bermotor mengkonsumsi BBM bersubsidi. Apabila mutasi hanya terjadi pada 20% konsumen BBM bersubsidi, maka pengaruhnya terhadap inflasi diproyeksi relatif kecil.

"Itu kan hanya 1/5 dari total konsumen BBM bersubsidi. Mungkin dampaknya sekitar 0,1% per bulan, kalau gradual 5 bulan ya 0,5%," kata Sasmito.

Selain rendahnya tingkat mutasi, pengurangan konsumsi BBM bersubsidi juga diproyeksi tidak signifikan karena banyaknya penjualan ilegal dan kongkalikong.

Pembatasan konsumsi BBM, imbuh Sasmito, memaksakan terjadinya penurunan konsumsi BBM bersubsidi, namun tidak membuat perubahan harga. Kebijakan tersebut dinilai aman bagi tingkat inflasi yang dalam 3 bulan pertama 2013 tercatat sudah mencapai 2,43% (year to date).

"[Inflasi capai 6%] Kalau BBM dinaikkan. Saya kira kalau sepanjang BBM tidak naik, tidak akan sampai segitu," ujarnya.

Sementara itu, dampak inflasi dari kenaikan tarif tenaga listrik sebesar 4,3% pada Januari diestimasi hanya menimbulkan inflasi sebesar 0,1% sepanjang Januari-Maret 2013.

"Dengan kenaikan TTL sebesar 4% dan bobot konsumsi sebesar 2,5% atau lebih dampak langsung inflasinya mencapai 0,1%. Tapi ini kan kalah jauh sama bawang merah yang 0,4%," tuturnya.

Rendahnya kontribusi TTL terhadap inflasi, kata Sasmito, terjadi karena peningkatan biaya produksi di kalangan usaha tidak langsung ditransmisikan ke harga produk.

"Dampak besar biasanya di awal saja. Kalau depan tidak terlalu besar, untuk kenaikan tahap II, III, dan IV. Karena masyarakat jadi terbiasa," kata Sasmito.  (msb)