JAKARTA—Defisit keseimbangan primer APBN menunjukkan pengelolaan utang yang tidak berkelanjutan.
Lana Soelistianingsih, Ekonom Samuel Sekuritas, mengungkapkan defisit keseimbangan primer dalam APBN menyebabkan pemerintah harus menarik utang baru untuk membayar bunga utang.
“[defisit keseimbangan primer] Itu berbahaya. Di dalam manajemen utang, tidak boleh primary balance itu defisit jika bicara pengelolaan utang [yang] sustainable,” katanya, Selasa (29/1).
Menurutnya, rasio penerimaan pajak [tax ratio] terhadap produk domestik bruto (PDB) dalam negeri masih belum optimal jika dibandingkan dengan negara lain yang sekawasan. Dia mengungkapkan rasio pajak Indonesia lebih rendah dari Vietnam, Malaysia, Thailand, dan Singapura.
“Tax rationya [Indonesia] masih rendah, tidak bisa lebih besar dari 12%. Vietnam saja sudah bisa di atas 13%, Malaysia sudah 16%, Thailand 14%, dan Singapura 19%,” katanya.
Selain menyorot dari sisi penerimaan, Lana juga menilai pengelolaan penggunaan anggaran pemerintah masih belum baik. Dia menyoroti besarnya subsidi BBM yang tidak produktif dan rendahnya penyerapan belanja modal sebagai wujud belum berkualitasnya pengelolaan penggunaan anggaran.
Padahal, lanjutnya, belanja modal bisa menimbulkan efek ekonomi yang lebih besar daripada subsidi BBM.
“Barangkali pengeluarannya tidak perlu sebesar ini untuk keperluannya,” katanya terkait rendahnya penyerapan belanja modal.
Lebih lanjut, Lana menyarankan dalam penyusunan APBN tahun depan, pemerintah harus berupaya membuat surplus keseimbangan primer.
“Keseimbangan primer harus dibuat positif karena itu syarat mutlak dari mengelola utang yang sustainable,” ungkapnya. (bas)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
