JAKARTA—Sedikitnya 300 izin pertambangan di Nusa Tenggara Timur (NTT) diduga tidak berstatus clean and clear (CNC) namun aktivitas bisnis tersebut terus dilakukan. Akibatnya, kehancuran lingkungan dan konflik dengan masyarakat lokal.
Hal itu disampaikan Andre Wijaya dari Jaringan Advokasi Tambang (Jatam). Menurutnya, NTT memiliki sekitar 414 izin pertambangan (IP), namun hanya sekitar 114 saja yang berstatus CNC oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
"300 lebih IUP di NTT itu ilegal, mendapat izin yang tidak clear and clean. Ini merupakan hasil deal di belakang layar antara Pemda dengan para pengusaha tambang”, kata Andre dalam siaran persnya hari ini, Kamis (24/01/2013).
Dia memaparkan hampir semua kasus pertambangan di NTT, pemerintah daerah tidak membuka masalah tersebut secara transparan kepada masyarakat yang tinggal di dekat area tambang.
Tak hanya itu, papar Andre, ketimpangan penegakan hukum juga terjadi, misalnya tak ada proses hukum kepada perusahaan tambang yang tak berizin. Namun sebaliknya, warga yang melakukan protes perusahaan tambang justru diproses secara hukum.
Yohanes Kristo Tara OFM, Ketua Formadda NTT, mengatakan pertambangan harus dilawan secara terus-menerus dan menjadikannya bukan sebagai pilihan dalam pembangunan di provinsi tersebut. Menurutnya, sektor tersebut justru bertentangan dengan MP3EI yang menyatakan koridor Bali-Nusa Tenggara adalah sebagai gerbang pariwisata, dan pendukung pangan nasional.
Baik Andre maupun Kristo memaparkan pertambangan di provinsi tersebut mendatangkan kerusakan lingkungan maupun konflik antara masyarakat dan perusahaan tambang.
"Tidak ada kata lain, pertambangan mesti dilawan. Pemerintah harus berusaha mencari cara bagaimana memanfaatkan potensi-potensi lokal yang ada, agar pertambangan tidak menjadi pilihan dalam pembangunan," kata Kristo. (sut)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
_1669213676.jpg?w=184&h=104)
