Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

TAMBANG NTT: Izin 300 Perusahaan Tambang Duingkit LSM

JAKARTA—Sedikitnya 300 izin pertambangan di Nusa Tenggara Timur (NTT) diduga tidak berstatus clean and clear (CNC) namun aktivitas bisnis tersebut  terus dilakukan. Akibatnya, kehancuran lingkungan dan konflik dengan masyarakat lokal.
- Bisnis.com 24 Januari 2013  |  14:05 WIB

JAKARTA—Sedikitnya 300 izin pertambangan di Nusa Tenggara Timur (NTT) diduga tidak berstatus clean and clear (CNC) namun aktivitas bisnis tersebut  terus dilakukan. Akibatnya, kehancuran lingkungan dan konflik dengan masyarakat lokal.

Hal itu disampaikan Andre Wijaya dari Jaringan Advokasi Tambang (Jatam). Menurutnya, NTT memiliki sekitar 414 izin pertambangan (IP), namun hanya sekitar 114 saja yang berstatus CNC oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

"300 lebih IUP di NTT itu ilegal, mendapat izin yang tidak clear and clean. Ini merupakan hasil  deal di belakang layar antara Pemda dengan para pengusaha tambang”, kata Andre dalam siaran persnya hari ini, Kamis (24/01/2013).

Dia memaparkan hampir semua kasus pertambangan di NTT, pemerintah daerah tidak membuka masalah tersebut secara transparan kepada masyarakat yang tinggal di dekat area tambang.  

Tak hanya itu, papar Andre, ketimpangan penegakan hukum juga terjadi, misalnya tak ada proses hukum kepada perusahaan tambang yang tak berizin. Namun sebaliknya, warga yang melakukan protes perusahaan tambang justru diproses secara hukum.

Yohanes Kristo Tara OFM, Ketua Formadda NTT, mengatakan pertambangan harus dilawan secara terus-menerus dan menjadikannya bukan sebagai pilihan dalam pembangunan di provinsi tersebut. Menurutnya, sektor tersebut justru bertentangan dengan MP3EI yang menyatakan koridor Bali-Nusa Tenggara adalah sebagai gerbang pariwisata, dan pendukung pangan nasional.

Baik Andre maupun Kristo memaparkan pertambangan di provinsi tersebut mendatangkan kerusakan lingkungan maupun konflik antara masyarakat dan perusahaan tambang.

"Tidak ada kata lain, pertambangan mesti dilawan. Pemerintah harus berusaha mencari cara bagaimana memanfaatkan potensi-potensi lokal yang ada, agar pertambangan tidak menjadi pilihan dalam pembangunan," kata Kristo. (sut)


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Editor : Sutarno

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!
qrcode bisnis indonesia logo epaper

BisnisRegional

To top