OEI Tiong Hoam. Nama pria asal Semarang ini sempat mencuat di awal abad ke-20 hingga mendapat julukan manusia 200 juta gulden dan masuk dalam daftar orang terkaya di Asia Tenggara.Sebanyak 5 Pabrik gula seluas 7.082 hektare merupakan tulung punggung kejayaan bisnis Oei Tiong Hoam. Dengan peralatan dan sistem manajemen modern, dia mengharumkan nama pulau Jawa sebagai sebagai salah satu produsen gula dunia.Berkaca pada masa lalu, wajar kalau pemerintah Indonesia berusaha membangun kembali kejayaan gula nasional. Tak jauh-jauh berharap bisa meng ekspor, program revitalisasi yang ditarget rampung pada 2014 diharapkan bisa memenuhi kebutuhan masyarakat dan industri dalam negeri yang di perkirakan mencapai 5,7 juta ton.Dua tahun menjelang akhir masa revitalisasi, harapan swasembada gula ibarat jauh panggang dari api. Tahun ini saja, realisasi produksi gula Indonesia diperkirakan hanya mencapai 2,58 juta ton, atau setara dengan 95,56 persen target yang dipatok di awal tahun sebesar 2,7 juta ton.“Perluasan area perkebunan tebu sampai saat ini belum diwujudkan. Revitalisasi pabrik gula juga belum berjalan dengan baik,” ujar Menteri Pertanian Suswono.Masalah lahan
MINIMNYA lahan bukan hanya dihadapi perkebunan tebu, tetapi juga untuk pertanian pangan lainnya. “Sekarang untuk tambah lahan sangat berat. Memang lahan se pertinya masih banyak, tetapi fak tanya kami sulit untuk melakukan perluasan,” ungkapnya.Suswono menilai minimnya lahan pertanian pangan menjadi biang keladi minimnya produksi pangan tahun ini. Kedelai misalnya realisasi produksinya di akhir tahun ini diramal hanya mencapai 783.000 ton, setara dengan 71,18 persen target produksi sebesar 1,1 juta ton.Parahnya, target produksi sempat dipangkas dari target sebelumnya sebesar 1,9 juta ton. Jika meng gunakan target produksi awal, realisasi produsi kedelai tahun ini hanya 41,21 persen saja.Tanaman pangan lain yang juga mengalami pemangkasan target adalah padi. Setelah sempat optimis bisa memproduksi 71 juta ton padi, pemerintah mengubah target produksi tahun ini menjadi 67,83 juta ton.Untungnya, target yang terpangkas bisa terpenuhi. Produksi padi tahun ini diperkirakan mencapai 68,96 juta ton, sedikit di atas target produksi yang telah direvisi.Namun, Kementerian Pertanian tampaknya tidak terlalu optimis de ngan produksi padi di masa da tang. Alih-alih, ramalan defisit lahan pertanaman padi hingga 730.000 hektare di 2015 justru mengemuka.Di tahun yang sama dengan perkiraan defisit tersebut, Kementan menargetkan surplus padi hingga 10 juta ton. Jangankan surplus, de ngan kondisi defisit lahan, menjaga ketahanan pangan saja sulit tercapai.Peneliti Pertanian Sumarno, me nilai Indonesia setidaknya membutuhkan tambahan lahan hingga 89 juta hektare untuk memenuhi konsumsi beras dalam negeri.“Kalau jumlah penduduknya 242 juta berarti idealnya 24,2 juta hektare. Saat ini luas lahan tanaman pangan yang ada baru sekitar 13,5 juta hektare, itupun bukan hanya untuk tanaman padi,” ujarnya.Ekstensifikasi pertanian, lanjutnya, merupakan satu-satunya jalan yang bisa ditempuh guna meng genjot produksi padi nasional. Mus babnya, produktivitas padi In do nesia sudah mentok di angka 8 ton per hektare, level tertinggi dibandingkan dengan negara-negara produsen padi lainnya.Tidak begitu halnya dengan pro duktivitas jagung yang masih jauh di bawah potensi maksimalnya. Data Depertemen Pertanian Amerika Serikat menyebutkan produktivitas jagung Indonesia berkisar 2,2 juta ton per hektare.“Angka tersebut jauh di bawah produktivitas Thailand yang mencapai 4 metrik ton per hektare dan Cina yang menapai 5,5 ton per hektare. Produk tivitas jagung di Amerika Serikat bahkan melebihi 9 ton per hektare,” ujar Raman Rama chandran, Senior Vice President Crop Protection Asia Pacific BASF.Dengan produktivitas jagung yang rendah, Indonesia masih saja memangkas target produksi tahun ini dari 24 juta ton menjadi 18,86 juta ton.Untungnya, realisasi pro duksi di akhir tahun diramal mencapai 18,96 juta ton, sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan target yang telah direvisi.Reformasi AgrariaTAK hanya keterbatasan lahan yang menjadi masalah pertanian di Indonesia, minimnya alokasi dana juga dituding menjadi penyebab lain. Ketua Komisi IV DPR RI Mochammad Romahurmuziy me nye but alokasi anggaran sektor per tanian terlampau kecil jika di bandingkan dengan nilai Produk Domestik Bruto sektor ini.“Tahun 2010 Produk Domestik Bruto dari pertanian mencapai Rp955 triliun, tapi anggaran pertanian cuma Rp60 triliun. Itu berarti anggaran pertanian hanya 7% dari PDB-nya,” ujarnya, Selasa (4/12).Minimnya pengembangan sektor pertanian juga tampak dari ang garan untuk Kementrian Perta nian yang hanya mencapai Rp17 triliun. Padahal, sektor pertanian setidak nya membutuhkan anggaran hingga Rp65 triliun. Roma hurmuziy menjelaskan kebutuhan dana pertanian mencapai Rp6 juta per hektare dengan luas lahan pertanian mencapai 7,8 juta hektare.Anggota Komisi IV DPR Habib Nabiel Almusawa meletakkan isu defisit lahan pertanaman padi dalam kerangka ekonomi. Oleh sebab itu, solusi yang mungkin di tempuh haruslah solusi berlandaskan logika untung-rugi.“Harus diakui bahwa saat ini mengalokasikan lahan untuk industri atau kegiatan komersial lainnya, jauh lebih menguntungkan dibandingkan mempertahankan lahan untuk pertanian pangan. Karena itu bila ada daerah yang tetap mempertahankan lahan untuk pertanian pangan maka dae rah tersebut telah berkorban un tuk masa depan dan harus di beri penghargaan setimpal.”Habib mengusulkan Pemerintah Pusat untuk memberi insentif bagi Pemerintah Daerah yang telah berhasil mempertahankan lahan pertanian pangannya. Insentif bisa dilakukan melalui penambahan dana perimbangan (Dana Alokasi Umum dan atau Dana Alokasi Khu sus) dari yang semestinya di dapat oleh daerah bersangkutan.Alternatif lain disampaikan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Hendarman Supandji. Menu rutnya, program reforma agra rian harus diimplementasikan guna menggenjot produksi tanaman pangan.Sayangnya, program reforma agraria kerap terganjal oleh keengganan pemodal yang memiliki kelebihan lahan untuk melepas se bagian tanahnya kepada masyarakat.Selain pemodal, kepemilikan lahan oleh kepala daerah juga ditu dingnya menjadi musabab mandegnya reforma agraria. “Ada kepala daerah yang punya tanah sampai 1 juta hektare, tapi dipecah-pecah atas nama anak, istri dan keluarganya,” ungkapnya.Hendarman kepemilikan lahan oleh kepala daerah yang luasnya mencapai 1 juta hektare jelas melanggar Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) Nomor 56 Tahun 1960 tentang Luas Tanah Pertanian. (Bsi) ([email protected])
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
