TANA TORAJA, Sulsel-- Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) mendorong pengalihan anggaran subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) ke sektor yang membutuhkan percepatan pertumbuhan pada seluruh daerah di Indonesia dalam menghadapai perdagangan bebas di kawasan ASEAN 2015.Adapun sektor yang diproyeksikan mendapat alokasi peningkatan anggaran jika subsidi BBM dihapuskan yakni pertanian, industri kreatif hingga pembenahan PNPM Mandiri untuk memperkuat perekonomian rakyat jelang ASEAN Economic Community.Ketua APPSI Syahrul Yasin Limpu mengemukakan penghapusan subsidi BBM digunakan untuk membantu peningkatan produksi pertanian, kerajinan rakyat, dan usaha usaha produksi yang secara langsung meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas terkhusus pertumbuhan ekonomi pada setiap provinsi."Penghapusan subsidi BBM seyogyanya digunakan untuk membantu peningkatan produksi pertanian, kerajinan rakyat, dan usaha usaha produksi yang secara langsung meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penambahan anggaran untuk infrastruktur walaupun harus menghilangkan subsidi BBM gubernur akan setuju," ujarnya di sela-sela Rakernas APPSI 2012 di Tana Toraja, Jum'at (28/12/2012).Selain itu, lanjutnya, penguatan peran peran gubernur dengan melakukan pemberian kewenangan yang bersifat diskresi agar langkah-langkah strategis mampu dihasilkan dalam daerah bisa menjawab tantangan persaingan perdagangan global.Dimana revisi Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah dipandang perlu dilakukan terkait peran gubernur mengendalikan kabupaten/kota terutama pengaturan anggaran.Adapun dalam Rakernas APPSI 2012, gubernur se-Indonesia juga mendesak pemerintah pusat secara tegas mengalokasikan anggaran yang cukup untuk pengembangan dan perbaikan infrastruktur sebagai prioritas pembangunan nasional."Kami (APPSI) juga mengharapkan pemerintah segera mengoreksi sistem pengelolaan keuangan negara terutama dalam hal menetapkan alokasi bantuan ke daerah melalui APBN yang cenderung menggiring pejabat daerah masuk dalam sistem yang berpotensi untuk dipidanakan, Misalnya proses pembahasan anggaran APBN satuan 3 di DPR," papar Syahrul.Hal yang juga mengemuka dalam Rekrnas APPSI 2012 adalah mengefektifkan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Fokorpimda) untuk mengatasi konflik komunal dan penanggulangan bencana sehingga dibutuhkan dana yang cukup.Di sela-sela rapat APPSI juga dilakukan penandatanganan MoU pelaksanaan kerjasama kadin/PT Infrastructure Asia dan APPSI tentang penyelenggaraan indonesia internasional infrastructure conference and exhibition (IIICE) dan asia pasific ministers and regional governors conference on sustainable and inclusive infrastructure development (APM RGC) untuk tahun 2013 sampai dengan 2016.Mentri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono berharap agarRekomendasi yang dihasilkan dari Rakernas APPSI mampu menghasilkan keputusan penting untuk meningkatkan capacity building seluruh gubernur di Indonesia."Semoga apa yang dihasilkan APPSI mampu mendorong kesiapan daerah dalam menghadapi ASEAN economic community 2015 serta bermanfaat untuk pemerintah dan rakyat di seluruh Indonesia" kata Agung saat menutup secara resmi Rakernas APPSI.Adapun dalam Rakernas APPSI di Toraja, sebanyak 13 gubernur hadir secara langsung kegiatan tersebut, a.l gubernur Maluku, Kalimantan Barat, Riau, Jawa Timur, Sumatera Barat, Sulawesi Tengah, Jawa Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Nusa Tenggara Barat, Bengkulu, Kalimantan Timur, dan Sulawesi Selatan.Sementara 20 Provinsi lainnya diwakili oleh wakil gubernur, sekretaris daerah serta asisten provinsi.(msb)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
