PERTUMBUHAN EKONOMI: Indonesia, 2013 Masih Terancam

JAKARTA -- Pertumbuhan ekonomi Indonesia 2013 masih dibayangi sejumlah ancaman yang dapat mengerem pertumbuhan ekonomi a.l karena adanya overlapping peraturan.
News Editor | 17 Desember 2012 20:51 WIB

JAKARTA -- Pertumbuhan ekonomi Indonesia 2013 masih dibayangi sejumlah ancaman yang dapat mengerem pertumbuhan ekonomi a.l karena adanya overlapping peraturan.

Peneliti Pusat Penelitian Ekonomi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2E LIPI) Latif Adam mengatakan perkiraan akan naiknya laju inflasi, pelemahan nilai tukar, dan perlambatan realisasi investasi dapat menjadi ancaman yang akan mengganggu momentum pertumbuhan ekonomi.

“Walaupun porsi belanja infrastuktur memperlihatkan kenaikan, tetapi realisasi penyerapan anggarannya berjalan sangat lambat,” katanya dalam siaran pers yang diterima Bisnis, Senin (17/12/2012).

Menurutnya, hal tersebut dapat terjadi karena adanya overlapping peraturan, lemahnya kapasitas kelembagaan, dan profesionalisme birokrat.

“Demikian pula kurangnya dukungan politik terkait dengan upaya pengendalian subsidi energi terutama BBM, telah mengganggu kualitas belanja pemerintah,” ujarnya.

Hal lain yang penting dicermati, lanjut dia, yaitu adanya decoupling antara semakin membaiknya indikator kemiskinan dan pengangguran dengan semakin melebarnya ketimpangan pendapatan yang biasa diukur dengan koefisien gini.

“Kondisi ini menceriminkan kebijakan ekonomi tidak hanya dirancang untuk pro growth, pro job, pro poor, pro environment, tetapi juga pro equity,” jelasnya.

Sementara itu, peneliti P2E LIPI Maxensius Maxensius Tri Sambodo menambahkan ada indikasi kebijakan ekonomi belum berpihak pada upaya mengatasi masalah pemerataan.

Pada sisi lain, dia mengatakan pelambatan permintaan eksternal yang ditandai oleh penurunan harga-harga komoditas pertanian akan berdampak besar terhadap kesejahteraan pekerja di sektor pertanian yang saat ini menyerap 39% dari total kesempatan kerja yang ada.

“Lebih jauh, kebijakan subsidi energi khususnya BBM juga belum memenuhi prinsip keadilan,” ujarnya.

Hal tersebut, lanjutnya, tentu saja melanggar atau bertentangan dengan semangat Undang-Undang Energi tahun 2007. 

“Demikian pula lemahnya sinergitas program-program anti kemiskinan, kurang tepatnya sasaran, dan lemahnya keberlanjutan program membuat kualitas pengentasan kemiskinan juga relatif rendah,” tutupnya.(msb)

Pantau terus perkembangan Real Count KPU Pilpres 2019, di sini.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Sumber : Winda Rahmawati

Editor : Novita Sari Simamora

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top
Tutup