JAKARTA-PT Transportasi Gas Indonesia (TGI) mengeluhkan buruknya koordinasi antara pengelola hulu dan hilir minyak dan gas bumi (migas) yang berakibat pada sulitnya penyaluran gas ke sejumlah pelaku industri.Sekretaris perusahaan TGI Ivan Irawan mengatakan selama ini bisnis penyaluran gas terkendala pada regulasi yang mengaturnya. Pasalnya, selama ini TGI dibingungkan oleh aturan SKSP Migas (dulu BP Migas) dan BPH Migas karena menyalurkan gas dari hulu kepada pelaku industri yang berada di hilir.“Sumber dari gas yang kita salurkan itu diatur oleh SKSP Migas, dan ketika kami salurkan ke industri diatur oleh BPH Migas. Mungkin koordinasi antara kedua lembaga itu belum maksimal, sementara kami kan hanya tukang angkut gas,” katanya di Jakarta, Senin (17/12).Dia mencontohkan aturan single tariff yang ditentukan oleh BPH Migas mengakibatkan pihaknya kerap mendapat protes dari pengusaha. Pemberlakuan single tariff itu dinilai tidak adil karena mengenakan biaya yang sama antara penyaluran gas tanpa melihat jarak penyalurannya.Selain itu, BPH Migas juga telah menentukan Interest Rate of Return (IRR) perusahaan penyalur gas tidak boleh melebihi 14%. Belum lagi tender pembangunan pipa penyaluran gas yang menyulitkan TGI dalam melakukan ekspansi penyaluran gas di luar Sumatera.“Kami memang belum memiliki rencana untuk melakukan ekspansi di luar Sumatera, karena belum itu semua kan ditenderkan oleh BPH Migas, jadi kami tidak dapat membangun jalur pipa sembarangan,” jelasnya.TGI saat ini menyalurkan 430 juta kaki kubik gas per hari ke sejumlah industri di Sumatera dan Singapura. Penyaluran tersebut dilakukan melalui 536 kilometer pipa gas di jalur Grissik ke Duri, dan 468 kilometer pipa gas jalur Grissik ke Singapura.TGI menyalurkan gas dari Grissik ke Chevron Pacific Indonesia, PLN Payo Selincah, PLN Rengat, Gas Supply Pvt Ltd di Singapura, Batam Distribution Network & PLN, Lontar Papirus Pulp & Paper Industry, serta Pemerintah Kota Batam. (if)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
