Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

OUTSOURCINGSerikat pekerja tuntut pemerintah keluarkan regulasi khusus

 
Jessica Nova
Jessica Nova - Bisnis.com 08 Mei 2012  |  15:56 WIB

 

JAKARTA: Para serikat pekerja/serikat buruh menuntut pemerintah untuk segera menerbitkan peraturan tentang pelarangan outsourcing.
 
Bahkan, dalam peraturan itu juga harus diatur tentang status pekerja menjadi pekerja tetap atau pekerja kontrak waktu tidak tertentu (PKWTT).
 
Menurut Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal, pemerintah juga harus mencabut izin usaha perusahaan outsourcing yang kini beroperasi.
 
"Per 1 Juni 2012, pemerintah harus menerbitkan peraturan yang melarang adanya outsourcing dengan sanksi tegas bagi pelanggarnya," ujarnya saat seminar tantang outsourcing hari ini Selasa  8 Mei 2012.
 
Iqbal menjelaskan apabila pada 1 Juni nanti tidak terbit peraturan yang melarang adanya outsourcing tidak diterbitkan maka aksi pekerja akan terjadi hingga ke daerah.
 
Seharusnya, lanjutnya, peraturan pemerintah itu bukan dalam bentuk peraturan menakertrans, melainkan peraturan pemerintah yang ditandatangani presiden.
 
Serikat pekerja/serikat buruh juga mendesak dilakukannya penambahan jumlah tenaga pengawas ketenagakerjaan dan melakukan pengawasan secara terpusat di tingkat kementerian.
 
"Untuk pengawasan, tidak dilakukan di tingkat daerah yang sarat KKN [korupsi, kolusi, dan nepotisme] dan tidak punya kekuatan dalam menegakkan aturan ketenagakerjaan," jelasnya.
 
FSPI juga mendesak pemerintah dan DPR membuat undang-undang tentang pengawas tenaga kerja dan menyiapkan anggaran lewat APBN yang memadai bagi tersedianya tenaga pengawas yang terlatih. 
 
Sebelumnya, Menakertrans Muhaimin Iskandar menyatakan pemerintah secepatnya membuat peraturan tentang outsourcing, sebagai kelanjutan dari terbitnya putusan Mahkamah Konstitusi No.27/PUU-IX/2011.
 
"Diharapkan pada Juni mendatang, peraturan itu dapat direalisasikan, karena saat ini masih dalam konsep dan pembahasan Tripartit Nasional," ungkapnya. (sut) 

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Editor : Sutarno

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!
qrcode bisnis indonesia logo epaper

BisnisRegional

To top