SWASEMBADA GARAM: KKP Resmikan Instalasi Balai Diklat Garam

JAKARTA: Untuk mewujudkan swasembada garam, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) resmikan Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kupang dan Balai Diklat Garam di Kupang Nusa Tenggara Timur.Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif C. Sutardjo mengatakan pemerintah tetap serius mewujudkan swasembada garam untuk mencukupi kebutuhan garam nasional yang terus meningkat dari tahun ke tahun.Melalui pendidikan dan pelatihan, pemerintah berharap para petambak garam dapat bekerja lebih optimal dan semakin produktif, sehingga produksi garam dapat meningkat untuk mencukupi kebutuhan nasional."Meski defisit garam dapat diselesaikan dengan cara mengimpor, pemerintah tidak akan menempuh hal tersebut. Hal ini tetap tidak dapat memecahkan akar permasalahan yang sebenarnya. Selain itu, impor juga dapat menimbulkan berkurangnya devisa negara," kata Sharif dalam siaran pers yang diterima Bisnis hari ini.Menurutnya, sangat ironis bila negara kepulauan terbesar di dunia defisit dan terus-menurus mengimpor garam. Sesuai rencana pemerintah untuk mewujudkan swasembada garam, maka bersama Pemerintah Provinsi NTT, KKP membangun Balai Diklat Garam di Kupang."NTT dipilih mengingat provinsi yang berbatasan dengan Timor Leste tersebut memiliki potensi besar dan merupakan tempat produksi garam utama di Indonesia," ujar Sharif.NTT memiliki potensi besar di sektor kelautan dan perikanan wilayah perairan, khususnya garam, karena merupakan wilayah kepulauan yang terdiri dari 566 pulau dengan empat pulau besar, yaitu Flores, Sumba, Timor, dan Alor (Flobamora).  Luas wilayah daratan 47.349,9 km2, lebih kecil dibandingkan luas wilayah perairan 200.000 km2 di luar perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) dengan kadar garam yang tinggi. Untuk itu, pemerintah telah mencanangkan provinsi ini sebagai daerah produksi garam utama di Indonesia.Selain meresmikan instalasi Balai Diklat Garam, di Kupang Sharif juga meresmikan Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (BKKPN) dan memberikan sejumlah bantuan untuk digunakan masyarakat pelaku utama sektor kelautan dan perikanan di NTT.Bantuan-bantuan tersebut antara lain excavator untuk Kabupaten Lambatta, Program Usaha Mina Pedesaan (PUMP), bantuan pengolahan hasil kelautan dan perikanan, dan kapal patroli kawasan konservasi untuk BKKPN Kupang.Selain itu, pemerintah menyalurkan bantuan Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR) untuk tujuh Kabupaten, yakni Nagikio, Ende, Timor Tengah Utara, Kupang, Alor, Sumba Timur, dan Manggarai.Sharif berharap melalui bantuan ini bagi masyarakat pelaku utama kelautan dan perikanan, industrialisasi perikanan, termasuk mewujudkan swasembada garam guna memenuhi kebutuhan garam nasional, dapat tercapai sehingga semakin menyejahterakan masyarakat. (sut)