Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Dana transfer daerah belum pacu pertumbuhan ekonomi

 
News Editor
News Editor - Bisnis.com 28 November 2011  |  20:31 WIB

 

JAKARTA: Realisasi dana transfer daerah belum efektif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di tingkat daerah, pasalnya hanya sekitar 22% dari total belanja daerah yang dialokasikan untuk belanja modal dan sekitar 87,9% dana alokasi khusus (DAU) habis untuk belanja pegawai.
 
Max Hasudungan Pohan, Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas,  menuturkan pertimbangan besaran transfer daerah antara lain disesuaikan dengan faktor jumlah penduduk, potensi sumber daya alam, besaran pendapatan asli daerah (PAD), dan performa pengelolaan keuangan di tingkat pemerintah daerah. 
 
"Kurang lebih sudah didasarkan pada performance, termasuk kemampuan fiskal di daerah," ujarnya usai rapat dengar pendapat dengan Komisi XI DPR hari ini.
 
Menurut Max, semakin bagus fiskal suatu daerah, semakin berkurang DAU yang dikucurkan pemerintah pusat ke daerah tersebut. Hal ini disebut Max sebagai bentuk pemerataan horisontal. Misalnya, DKI Jakarta yang sudah tidak mendapatkan DAU, karena PAD-nya terbilang tinggi.
 
Namun, untuk lebih mengoptimalkan transfer daerah, lanjut Max, pemerintah tengah meningkatkan pengawasan, akuntabilitas laporan keuangan dan akuntabilitas kinerja sebagai langkah evaluasi desentralisasi fiskal pusat ke daerah.
 
"Dari segi dana transfer daerah, semakin maju suatu daerah, harus rela uang transfer daerah digunakan untuk membangun daerah tertinggal. 'Kue nasional' itu harus diarahkan untuk membangun daerah tertinggal," tegas Max.
 
Dalam rapat ini, anggota Komisi XI DPR Kemal Aziz Tambul mengritik realisasi DAU yang lebih dari 80% dihabiskan untuk belanja pegawai pemerintah daerah dan bukan untuk program-program pembangunan yang produktif.
 
Berdasarkan data Kementerian PPN/Bappenas, 183 kabupaten daerah tertinggal menghabiskan 67,28% dari total DAU untuk belanja pegawai. Sementara itu, belanja pegawai kabupaten non-daerah tertinggal mencapai 95,85%, dan belanja pegawai kota otonom mencapai 100,59% dari DAU-nya. (sut)

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Sumber : Ana Noviani

Editor : Sutarno

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!
qrcode bisnis indonesia logo epaper

BisnisRegional

To top