JAKARTA: Pemerintah berniat mengalokasikan lebih dari 80% dana pinjaman proyek dan hibah luar negeri untuk pembangunan infrastruktur dan energi agar pertumbuhan dapat didorong lebih maksimal.
Deputi bidang Pendanaan Pembangunan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Wismana Adi Suryabrata menuturkan pemerintah akan semakin selektif dalam menarik pinjaman proyek yang berasal dari luar negeri untuk sektor prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), khususnya infrastruktur dan energi.
“Perencanaan penarikan pinjaman luar negeri disesuaikan dengan prioritas pembangunan kita, baru dicocokkan dengan indikator, perkiraan pembiayaan, dan development cooperation serta kementerian lembaga penanggung jawabnya," tutur Wismana seusai acara Diseminasi Kebijakan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN) Bappenas, Jakarta, hari ini, Rabu, 23 November.
Menurut Wismana, proyek-proyek yang didanai PHLN akan didasarkan pada portofolio risiko yang tengah disusun Kementerian Keuangan. “Mana yang lebih bagus dari sisi biaya dan risiko, itu yang kita pilih. Juga disesuaikan dengan expertice dari Development Cooperation Partner,” ujarnya.
Wismana menegaskan pentingnya evaluasi dan monitoring pencairan dana pinjaman proyek di level Kementerian/Lembaga dan lembaga donor bilateral dan internasional untuk meningkatkan kualitas implementasi PHLN.
Dalam APBN-P 2011, pemerintah menargetkan penarikan pinjaman proyek luar negeri sebesar Rp36,9 triliun dan hingga semester I/2011, realisasi penarikan pinjaman proyek hanya mencapai 14% dari pagunya.
Menurut Wismana, rendahnya pencairan dana pinjaman proyek terjadi akibat masalah di level KL dan development partner. “Karena proses disbursement membutuhkan approval dari development partner dan kita pastikan itu bisa dilakukan dengan lebih baik,” katanya.
Dalam konteks pendanaan pembangunan melalui PHLN, tutur Wismana, pemerintah tidak hanya berupaya meningkatkan dari sisi jumlah dana tapi juga bagaimana meningkatkan kooperasi pembangunan di level bilateral dan multilateral.
“Yang kita harapkan, tidak semata-mata tentang uang, tapi bagaimana transfer of knowledge, elaborasi investasi, dan internal cooperation seperti kerja sama south to south,” ujar Wismana.
Sementara itu, anggota Komite Ekonomi Nasional Ninasapti Triaswati menilai sisi positif proyek-proyek yang didanai dari pinjaman luar negeri, a.l. terdapat asistensi teknis (technical assistence) yang berstandar internasional. Meski demikian, apabila komitmen utang luar negeri tidak dicairkan atau dibatalkan, pemerintah akan mendapatkan konsekuensi berupa commitmen fee.
"Sayangnya, masih banyak pinjaman luar negeri yang penggunaannya belum tepat waktu dan belum tepat sasaran," tutur Nina.
Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang, Kementerian Keuangan, pinjaman luar negeri per Desember 2010 tercatat berjumlah 4.634 perjanjian senilai US$249,6 miliar. Sementara itu, akumulasi transaksi utang hingga kuartal II/2011 sudah tercatat sebesar US$214,1 miliar, pembayaran pokok utang US$145,7 miliar, pembayaran bunga utang US$85,9 miliar.
Dengan outstanding utang luar negeri tersebut, rasio utang Indonesia mencapai 26% terhadap total PDB. Berdasarkan catatan Bank Indonesia, outstanding utang negara per November 2011 tercatat Rp1.768 triliun yang terdiri dari pinjaman luar negeri sebesar Rp605 triliun (34%) dan penerbitan SBN yang totalnya mencapai Rp1163 triliun (66%).
Wismana menilai posisi utang pemerintah masih relatif rendah dan cukup optimistis mencapai rasio 24% pada 2014, asalkan kualitas penyerapan anggaran belanja pemerintah bisa terus ditingkatkan. "Spiritnya itu memperbaiki kualitas penyerapan secara menyeluruh menuju balance budget," jelasnya. (ln)
