JAKARTA: Asian Development Bank (ADB) memberikan pinjaman US$200 juta untuk membantu upaya Indonesia membangun pemerintah daerah yang kuat yang akan bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kemiskinan di daerah.Dewan Direktur ADB telah menyetujui pinjaman sub-program kedua untuk Program Reformasi Keuangan dan Tata Pemerintahan Daerah Yang Kedua (the Second Local Government Finance and Governance Reform Program) dengan masa pinjaman 15 tahun.Inisiatif ini membantu meningkatkan kemampuan keuangan dan managemen pemerintah daerah dalam mengelola keuangan dan pelayanan publik yang telah didelegasikan kepada pemerintah daerah."Sejak 2001 pemerintah telah mendelegasikan fungsi-fungsi penting dalam pengelolaan belanja dan pendapatan negara kepada pemerintah daerah yang sekarang bertanggungjawab dalam menyediakan hampir seluruh layanan dasar," kata Juan Luis Gomez, Spesialis Senior Managemen Publik di ADB, dalam rilis yang diterima Bisnis sore ini."Memperkuat pemerintah daerah agar bisa membelanjakan dana pemerintah secara efektif dan menyediakan layanan secara efisien dan adil sangat penting untuk meningkatkan standar hidup dan mengurangi kemiskinan di daerah."Bagian kedua dari pinjaman program ini menargetkan reformasi dalam enam bidang utama termasuk memperkuat kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola dana yang telah didelagasikan ke daerah, memperbaiki kemampuan pemerintah daerah dalam memperbaiki penyediaan layanan publik dan mengembangkan lebih banyak sumber pendapatan dari daerah.Langkah-langkah kebijakan yang diambil oleh pemerintah pusat untuk mendorong reformasi diantaranya meliputi finalisasi strategi desentralisasi fiskal secara menyeluruh, pendelegasian wewenang pengelolaan pajak kepada pemerintah daerah secara bertahap dan upaya-upaya rintisan untuk memperkenalkan penyusunan anggaran berbasis gender.ADB memperkirakan bahwa manfaat ekonomi secara langsung dari program ini dalam jangka menengah akan mencapai sekitar US$820 juta, di mana separonya berasal dari perbaikan sistem managemen keuangan pemerintah daerah.Sedangkan sisanya berasal dari peningkatan efisiensi dalam mengumpulkan pajak properti yang pengelolaannya telah diserahkan kepada pemerintah daerah antara 2011-2014.Untuk bisa meningkatkan hasil yang didapat saat ini, ADB telah menyusun kerangka kerja pascaprogram kemitraan yang mengidentifikasi reformasi yang perlu dilakukan kedepan untuk lebih memperbaiki lingkungan kebijakan dan memperkuat kemampuan kelembagaan dari pemerintah daerah.ADB yang berkedudukan di Manila bertekad untuk mengurangi kemiskinan di kawasan Asia dan Pasifik melalui pertumbuhan ekonomi yang melibatkan semua pihak, pertumbuhan yang berwawasan lingkungan secara berkelanjutan dan integrasi regional.ADB merupakan organisasi yang berdiri pada 1966 dan dimiliki oleh 67 negara anggota dimana 48 diantaranya ada di kawasan Asia.Pada 2010 ADB menyetujui pinjaman sebesar US$17,51 miliar termasuk pembiayaan bersama. Selain itu program pembiayaan perdagangan ADB memberikan bantuan sebesar US$2,8 miliar.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
