JAKARTA : Pemerintah masih menunggu persetujuan Komisi VII-DPR terkait dengan pemberian Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) pada 1994 hingga 2008 sebesar Rp20,19 triliun.
Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengatakan hal ini menindaklanjuti surat Presiden pada 30 Desember 2009 kepada Ketua DPR yang menyampaikan permintaan persetujuan penambahan PMN pada PLN.
Ini juga sebagai tindaklanjut terhadap permintaan Menteri ESDM yang menyampaikan permintaan penetapan status dengan tindak lanjut penyertaan modal pemerintah sebesar Rp20,019 triliun dari 1994 hingga 2008, ujar Agus di sela-sela Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VII-DPR hari ini.
Dia juga mengatakan jumlah tersebut telah diaudit BPKP dan mendapati jumlah yang sama, yakni Rp20,19 triliun. Namun pada kesempatan yang sama, anggota Komisi VII-DPR Effendi Simbolon meminta pemerintah merinci detail dari setiap item proyek-proyek tersebut. Dia meragukan proyek tersebut tidak jelas keberadaan fisiknya dan apakah masih bisa digunakan saat ini.
Dari sisi PLN, Direktur Keuangan PLN Setio Anggoro Dewo mengungkapkan meski belum mendapat persetujuan DPR, proyek-proyek dalam daftar PMN tersebut sebenarnya sudah beroperasi. Sebenarnya sudah beroperasi, tapi ya karena harus ke DPR ya kita ikuti tata negaranya saja, katanya. (aph)
Adapun usulan PMN berupa barang milik negara hasil kegiatan atau proyek-proyek yang selesai Tahun Anggaran 1994-2008 meliputi :
- PLTU Muara Karang tahap 1&2 (500MW) Rp456,419 miliar
- PLTU Paiton Unit 1&2 (2x400MW) Rp324,570 miliar
- PLTA Cirata II Unit 5,6,7 dan 8 Rp309,128 miliar
- PLTU Suralaya Unit 5,6 dan 7 Rp2,378 triliun
- PLTU Asam-asam unit 1,2 Rp469,377 miliar
- PLTA Kota Panjang 3x38 MW Rp494,257 miliar
- PLTU Ombilin 2x100MW Rp893,488 miliar
- PLTA Renun 2x41 MW Rp1,584 triliun
- GI dan transmisi di Jawa Rp1,385 triliun
- Listrik pedesaan Rp5,194 triliun
- Sarana ketenagalistrikan lainnya Rp6,530 triliun
Sumber: PLN
