JAKARTA: Pemerintah tetap pada pendiriannya untuk melakukan pembatasan penggunaan BBM bersubsidi, dibandingkan dengan opsi lainnya yakni menaikkan harga BBM agar implementasi di lapangan bisa lebih mudah.
Menko Perekonomian Hatta Rajasa menegaskan meski jadwal pembatasan BBM mundur dari semula 1 Januari 2011 menjadi akhir kuartal I/2011, tetapi kebijakan itu tetap akan dilakukan demi memberikan keadilan bagi golongan yang berhak menerima subsidi.Kebijakan itu harus kita jalankan. Ada yang mendorong kita untuk menaikkan harga, tetapi ada perbedaan antara menaikkan harga BBM dengan pembatasan antara yang berhak menerima subsidi dan yang tidak berhak, katanya di kantornya hari ini.Hatta menegaskan pemerintah berupaya selektif agar masyarakat yang mampu membeli BBM nonsubsidi dibatasi. Kebijakan pembatasan BBM bersubsidi ini, lanjutnya, sudah mengambil pendekatan dari sisi fiskal dan memberi keadilan bagi yang berhak menerima subsidi.Yang kita tuju itu dua-duanya. Adil karena yang mampu tidak perlu disubsidi. Kalau kita menaikkan harga BBM seakan-akan kita ini hanya berbicara dari sisi fiskal saja. Padahal bukan hanya itu, persoalannya kalau kita naikkan maka masyarakat miskin pun terkena, apakah nelayan, transportasi umum, ojek, angkutan umum akan terkena langsung dampaknya, katanya.Hatta mengatakan pada bulan Maret nanti, Menteri ESDM akan menghadap DPR untuk menyampaikan kajian sosial ekonomi dari kebijakan ini.Kepala Pusat Kebijakan APBN Badan Kebijakan Fiskal Askolani menambahkan kebijakan ini juga sejalan dengan upaya pemerintah menekan konsumsi volume BBM bersubsidi yang diproyeksikan menjadi sekitar 38,5 juta KL.Yang diasumsikan di APBN 2011 itu 38,5 juta KL. Itu kalau tidak ada langkah untuk pengendalian BBM subsidi ada potensi volumenya bisa naik ke 40 juta KL lebih. Setiap tahun volume pasti akan naik, kalau tidak ada kebijakan ini volume bisa naik hingga 40 lebih. Ini adalah langkah pemerintah untuk menurunkan dari 40 juta KL ke 38,5 juta KL, katanya.Dengan kebijakan ini, subsidi diproyeksikan bisa dihemat sekitar Rp3,8 triliun. Namun, karena kebijakan ini diundur menjadi akhir kuartal I/2011, pemerintah belum memproyeksikan perubahan penghematan yang akan terjadi."Kalau ditunda tentu penghematannya tidak Rp3,8 triliun. Kita belum hitung lagi dampak penundaan kebijakan ini terhadap APBN 2011, katanya.(yn)
