JAKARTA: Pemerintah dinilai belum memiliki kebijakan yang jelas terkait upaya mengurangi konsumsi beras nasional yang setiap tahun semakin meningkat tajam.Mantan Menteri Pertanian Bungaran Saragih menilai pemerintah harus memiliki target yang jelas sehingga upaya untuk menurunkan konsumsi beras dari 139 kg/kapita/tahun menjadi 60 kg/kapita/tahun tercapai."Penurunan konsumi beras tidak mustahil terjadi. Banyak negara yang sudah berhasil melakukannya, seperti Jepang dan Thailand," ujarnya di Jakarta akhir pekan lalu.Dia menjelaskan konsumsi beras Jepang pada periode Perang Dunia II mencapai 160 kg/kapita/tahun, dan saat ini turun menjadi 60 kilogram/kapita/tahun. Sementara Thailand, pada periode 1960 konsumsi beras mencapai 140 kilogram/kapita/tahun, dan sekarang hanya 90 kilogram/kapita/tahun.Bungaran menilai yang menjadi masalah di Indonesia bukan lagi peningkatan produksi, tetapi cara untuk mengurangi konsumsi pangan nasional. Dia mengatakan pemerintah semestinya dapat mengupayakan pangan pengganti beras seperti umbi-umbian, sagu, atau bahan pangan lokal non beras lainnya.Dia mengatakan jika konsumsi beras dapat diturunkan maka pemerintah tidak perlu melakukan impor. Selain itu, tambahnya, jika konsumsi dapat ditekan maka areal tanaman pangan yang selama ini digunakan untuk tanaman padi, dapat digunakan untuk tanaman lainnya. Jika lahan tebu tidak digunakan untuk lahan padi, swasembada gula sudah dapat tercapai sejak lama.Pada kesempatan itu, Bungaran mengingatkan pada 2011 ini ancaman perubahan iklim semakin terasa. Hal ini berdampak pada ketahanan pangan global. "Nantinya banyak negara produsen pangan yang menahan impor untuk memenuhi kebutuhan dalam negerinya sendiri," katanya.Terbatasnya pasokan, tambahnya, akan berpengaruh pada kenaikan harga pangan dunia yang dapat mengganggu stabilitas sosial politik. Pengamat ekonomi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Latief Adam menambahkan gejolak harga pangan dunia mesti disikapi pemerintah. "Permintaan bahan pangan di Indonesia sangat tinggi. 70% dari pendapatan digunakan untuk pangan," ujarnya.Dia mengkhawatirkan jika pemerintah tidak serius dengan masalah ini maka krisis pangan pada 2008 dapat terulang kembali.Menteri Pertanian Suswono menjelaskan pemerintah berupaya keras menurunkan konsumsi beras nasional."Secara khusus Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menginstruksikan agar dilakukan substitusi pangan nasional, yang dicantumkan pada Perpres No. 22/2009. Perpres itu bertujuan agar ada kebijakan lintas sektoral yang mendukung upaya percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal," ujarnya.Mentan menyatakan kementerian sudah sejak lama melakukan kegiatan penganekaragaman konsumsi pangan di dalam negeri. Namun, hasilnya belum maksimal. Dia menyatakan mengubah jenis makanan yang konsumsi pada dasarnya terkait pada aspek psikologis dibandingkan medis.Mentan mencontohkan kebiasaan masyarakat yang mengkonsumsi nasi menimbulkan aspek psikologis yang mendalam. "Jadi meski sudah makan jagung lima bonggol, tetap saja dianggap belum makan, karena belum ketemu nasi," katanya.Padahal, katanya, dari sisi kesehatan banyak komoditas substitusi nonberas yang kandungan karbohidrat dan proteinnya lebih baik daripada beras. Komoditas nonberas itu, a.l. sagu, jagung, singkong, sogum, dan ganyong.Mentan menyatakan pemerintah menargetkan terjadi penurunan konsumsi beras mencapai 1,5% per tahun.(yn)

---

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru