JAKARTA: Pemerintah menilai kebijakan pengaturan penggunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi perlu segera diterapkan menyusul membengkaknya anggaran subsidi BBM tahun ini sebesar 181% dari alokasi 2009.
Hatta Rajasa, Menteri Koordinator bidang Perekonomian, menuturkan kebijakan tersebut merupakan amanat dari Undang-Undang No.10/2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2011. Pengaturan BBM bersubsidi tersebut akan dilakukan secara bertahap agar alokasi dapat terlaksana dengan tepat volume dan tepat sasaran.Subsidi BBM meningkat tajam dan membebani keuangan negara, yakni (anggaran) subsidi BBM 2010 itu sebesar 181% terhadap subsidi BBM 2009, ujarnya dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR, Menteri Keuangan, dan Menteri ESDM, hari ini.Menurut dia, bila kebijakan tersebut tidak segera dilakukan, tren kenaikan volume BBM bersubsidi dapat mencapai 42 juta kiloliter. Namun, dalam APBN 2011 volumenya ditetapkan sebesar 38 juta kiloliter, di mana sejatinya merupakan cerminan dari pelaksanaan amanat UU APBN untuk pengaturan subsidi BBM.Namun, kami tetap melindungi masyarakat yang memerlukan subsidi. Oleh karena itu, pemerintah berketetapan hati untuk tetap memberikan subsidi kepada masyrakat yang rentan atau lemah, katanya.Untuk itu, lanjutnya, subsidi akan tetap diberikan bagi seluruh penggunaan kendaraan pelat kuning yang terkait langsung dengan transportasi masyarakat dan logistik. Kemudian, subsidi juga masih akan diberikan bagi pengguna kendaraan roda dua, roda tiga, dan nelayan.(yn)
