Pertamax Melonjak ke Rp16.250, Ancaman Pembengkakan Subsidi BBM Mengintai

Bisnis.com, JAKARTA — Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) non subsidi seperti pertamax series berisiko membuat konsumsi masyarakat bergeser ke BBM subsidi, yakni Pertalite (RON 90).

PT Pertamina (Persero) sendiri baru saja menaikkan harga Pertamax (RON 92) dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter pada Rabu (10/6/2026) ini. Selanjutnya, Pertamax Green 95 (RON 95) naik dari Rp12.900 per liter menjadi Rp17.000 per liter.

Sementara, harga BBM bersubsidi tidak mengalami perubahan. Pertalite tetap dijual Rp10.000 per liter, sedangkan Biosolar dipatok Rp6.800 per liter.

Direktur Kebijakan Publik Celios Media Wahyudi Askar mengatakan, keputusan menaikkan harga Pertamax terjadi secara mendadak. Kenaikan juga terbilang tinggi sekitar 32%.

Dia menuturkan bahwa kenaikan harga Pertamax akan memukul kelas menengah rentan. Sebab, pengguna Pertamax bukan hanya orang berpenghasilan tinggi.

Menurutnya, Pertamax juga dikonsumsi oleh pekerja, pegawai, guru, ojol, dan jutaan kelas menengah yang selama ini memilih BBM yang lebih baik untuk kendaraannya.

"Ketika margin kenaikannya terlalu jauh, opsinya adalah membayar lebih mahal, atau turun ke Pertalite. Turun ke Pertalite juga berarti memperbanyak jumlah pengguna Pertalite yang selama ini mendapatkan subsidi dari pemerintah," tutur Media dalam keterangannya.

Celios menilai, ketika pemerintah memutuskan menaikkan harga Pertamax tanpa menaikkan harga Pertalite, maka ada konsekuensi kenaikan permintaan Pertalite. Akibatnya, kuota Pertalite akan meningkat dan menyebabkan subsidi untuk BBM akan membengkak juga.

Di sisi lain, pembatasan melalui QR code hanya efektif jika tidak ada kebocoran di lapangan. Pada praktiknya, masih banyak Pertalite yang diperjualbelikan di luar SPBU.

Direktur Eksekutif Celios Bhima Yudhistira menambahkan, kenaikan harga Pertamax bukan sekadar penyesuaian harga biasa, ini membuktikan ruang fiskal atau APBN kian menyempit. 

“Utang jatuh tempo dan kewajiban bunga menembus Rp1.434 triliun, tahun ini salah satu puncak pembayaran utang. Outlook penerimaan pajak shortfall
diperkirakan Rp300 triliun hingga Rp340 triliun, dan kebutuhan belanja program masih besar. Pemerintah sudah kehabisan amunisi menjaga harga energi tetap stabil," jelas Bhima.

Selain ruang fiskal yang menyempit, Bhima menyebut masalah akut pelemahan kurs rupiah yang merosot 8% sejak awal tahun menjadi tekanan ganda ke belanja energi APBN dan pengeluaran masyarakat. 

Menurutnya, harga minyak yang tinggi berada di luar faktor pemerintah, tapi nilai tukar rupiah yang melemah berada dalam kendali pemerintah dan BI. Oleh karena itu, nilai tukar rupiah pun punya andil besar terhadap penyesuaian harga BBM. 

Bhima mengatakan, begitu rupiah semakin melemah ke level Rp18.000 per US$, harga importasi BBM makin mahal, dan kian menekan komponen belanja kompensasi dan subsidi energi. 

"Hasil simulasi sensitivitas perubahan asumsi makro APBN 2026 menjelaskan kaitan kegagalan mengendalikan kurs rupiah menyebabkan belanja negara bertambah Rp91,5 triliun, salah satunya semakin berat biaya kompensasi ke Pertamina," kata Bhima.

Dia mengingatkan, dampak kenaikan harga Pertamax sebesar 32% ke masyarakat akan membuat merosotnya
daya beli di kelompok menengah dan aspiring middle class (menuju kelas menengah), bertambahnya jumlah penduduk rentan miskin, dan kenaikan harga bahan pangan.

Kenaikan harga Pertamax juga berpotensi menciptakan transmisi penyesuaian suku bunga kredit lebih cepat, jumlah PHK melonjak pada kuartal III/2026, hingga meningkatnya kriminalitas dan gejolak sosial.

Biaya Hidup Terancam Naik

Setali tiga uang, Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta Achmad Nur Hidayat mengatakan, kenaikan harga Pertamax berpotensi membuat biaya mobilitas membengkak.

Dia menuturkan, dengan kenaikan Pertamax sebesar 32%, maka keluarga yang menggunakan 30 liter per minggu, tambahan biaya mobilitas bisa mendekati Rp474.000 per bulan. 

Achmad mengatakan, bagi rumah tangga kelas menengah bawah, angka itu tidak kecil. Itu bisa setara biaya listrik, iuran sekolah tambahan, paket internet keluarga, atau sebagian belanja dapur.

Pemerintah mungkin mengatakan Pertamax adalah BBM nonsubsidi, sehingga penggunanya dianggap mampu. 

"Cara berpikir seperti ini terlalu kasar. Tidak semua pengguna Pertamax adalah orang kaya. Banyak pemilik motor dan mobil kecil menggunakan Pertamax karena pertimbangan mesin, jarak tempuh, ketersediaan, atau karena ingin menghindari antrean," katanya dalam keterangan resmi.

Achmad menuturkan, banyak pekerja komuter, guru, pegawai swasta, pekerja lapangan, dan pelaku UMKM kecil yang menggunakan kendaraan pribadi bukan untuk gaya hidup, tetapi karena transportasi publik belum memadai.

Menurutnya, BBM bukan barang biasa. BBM adalah darah mobilitas ekonomi. Ketika harga BBM naik, yang melonjak bukan hanya ongkos mengisi tangki. 

Achmad mengingatkan bahwa biaya logistik, biaya antar barang, biaya perjalanan kerja, biaya distribusi UMKM, dan biaya layanan ikut terdorong. 

"Efeknya bisa menyebar ke harga makanan, jasa, dan kebutuhan harian. Kelas menengah lalu menghadapi tekanan ganda: pendapatan tetap, harga naik, dan cicilan berpotensi naik," imbuhnya.

Lebih ironis lagi, kata dia, kenaikan BBM non subsidi kerap dianggap tidak berdampak besar karena bukan Pertalite. Padahal, dalam struktur konsumsi kota, perbedaan jenis BBM tidak selalu membatasi efek psikologis harga. 

Ketika Pertamax naik tajam, ekspektasi harga ikut bergerak. Pedagang, pengemudi, penyedia jasa, dan distributor mulai menyesuaikan perhitungan. 

"Pada titik ini, beban kelas menengah tidak hanya berasal dari pom bensin, tetapi juga dari warung, pasar, sekolah, bengkel, dan layanan harian," tutur Achmad.