Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menegaskan komitmennya dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif melalui harmonisasi dan sinkronisasi regulasi antara pemerintah pusat dan daerah.
Menteri Hukum RI Supratman Andi Agtas menyampaikan, kementeriannya memiliki peran strategis untuk memastikan seluruh regulasi mendukung kelancaran investasi di berbagai sektor.
“Pemerintah sangat terbuka terhadap investasi. Tugas kami memastikan regulasi yang ada selaras dan mendukung kelancaran investasi, baik di pusat maupun di daerah,” ujarnya dalam acara Halalbihalal PT Donggi Senoro LNG di Jakarta, Selasa (21/4/2026).
Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah dan pelaku usaha menjadi faktor kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
Supratman juga mengapresiasi kontribusi PT Donggi Senoro LNG dalam pengembangan sektor minyak dan gas, khususnya di Sulawesi Tengah. Dia menilai keberadaan proyek LNG tersebut mencerminkan keberhasilan kolaborasi antara investasi domestik dan asing.
Ia turut menyoroti kemitraan antara Mitsubishi Corporation dan Korea Gas Corporation dengan Pertamina serta Medco Energi Internasional sebagai contoh konkret sinergi lintas negara dan sektor.
Baca Juga
“Ini adalah bentuk nyata kolaborasi investasi yang memberikan dampak positif bagi daerah. Momentum ini juga memperkuat kerja sama antara pemerintah pusat, daerah, dan investor,” katanya.
Sementara itu, President Director PT Donggi Senoro LNG Yuichi Sakaguchi menyampaikan pentingnya menjaga hubungan yang harmonis dengan seluruh pemangku kepentingan guna mendukung keberlanjutan bisnis perusahaan.
"Acara ini merupakan bagian dari upaya mempererat hubungan antara pemerintah dan pelaku industri, sekaligus memperkuat kolaborasi dalam mendukung pembangunan sektor energi nasional," tuturnya.
Sebagai informasi, PT Donggi Senoro LNG didirikan sebagai perusahaan penanaman modal asing (PMA) pada 28 Desember 2007 dengan komposisi awal pemegang saham terdiri dari Pertamina Energy Services Pte Ltd (29%), PT Medco LNG Indonesia (20%), dan Mitsubishi Corporation (51%).
Namun demikian, sejak Februari 2011 struktur kepemilikan berubah menjadi PT Pertamina Hulu Energi (29%), PT Medco LNG Indonesia (11,1%), dan Sulawesi LNG Development Ltd (59,9%).
DSLNG merupakan proyek LNG pertama di Indonesia yang dikembangkan berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang kegiatan usaha hilir, yang memungkinkan pemisahan antara kegiatan hulu sebagai penyedia gas dan kegiatan hilir berupa pengolahan LNG.
Model bisnis hilir tersebut memberikan keuntungan bagi negara karena mengalihkan kebutuhan investasi serta risiko pembangunan kilang LNG dari pemerintah kepada badan usaha.
Adapun kilang DSLNG berlokasi di Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah, sekitar 45 kilometer tenggara Kota Luwuk. Fasilitas ini berdiri di atas lahan lebih dari 300 hektare di pesisir yang menghadap Selat Peling, dengan akses jalur pelayaran laut dalam yang menghubungkan Surabaya dan Makassar menuju Luwuk hingga Manado.
