Bisnis.com, JAKARTA - Dunia saat ini berada dalam sebuah fase yang disebut sebagai era TUNA (Turbulency, Uncertainty, Novelty, Ambiguity), sebuah terminologi yang makin relevan dalam membaca arah perkembangan ekonomi global dan nasional.
Empat karakteristik ini tidak sekadar konsep, melainkan realitas yang terlihat dari dinamika perdagangan, volatilitas harga komoditas, arus modal yang labil, hingga perubahan iklim yang makin ekstrem.
Dalam konteks Indonesia, era TUNA nyata dalam bentuk gejolak kurs akibat kebijakan moneter negara maju, ketidakpastian permintaan ekspor, munculnya kebijakan-kebijakan baru yang belum teruji, dan ambiguitas regulasi di sektor kelautan serta perikanan yang kerap menimbulkan tafsir berbeda di lapangan. Secara makroekonomi, Indonesia masih mampu mempertahankan kinerja yang cukup baik. Per tumbuhan ekonomi kuartal II/2025 tercatat sebesar 5,12% (YoY) dengan kena-ikan 4,04% secara kuartal-an. Yang menarik, sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan menjadi penyumbang pertumbuhan tertinggi secara kuartalan yakni 13,53%, menegaskan betapa sektor berbasis sumber daya alam menjadi jangkar pen-ting di tengah ketidakpastian (BPS, 2025).
Produksi perikanan pada kuartal I/2025 mencapai 5,87 juta ton, meningkat 2% (YoY) dibandingkan periode yang sama 2024, dengan kontribusi utama dari budi daya (+3,0%), rumput laut (+2,2%), dan perikanan tangkap (+0,7%). Namun, secara kuartalan masih terdapat perlambatan, menandakan adanya faktor musiman dan kerentanan struktural dalam rantai pasok (KKP, 2025).
Di sisi perdagangan, nilai ekspor produk perikanan Indonesia pada kuartal I/2025 tumbuh 6,5% dibandingkan kuartal I 2024 (Antara, 2025). Meski demikian, kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap PDB nasional masih sekitar 2,29% pada kuartal I/2025 (PPID KKP, 2025). Angka ini menunjukkan peran yang relatif kecil secara makro, tetapi krusial karena menyangkut keberlangsungan jutaan nelayan dan masyarakat pesisir. Potensi ekonomi biru Indonesia sangat besar. Valuasinya diperkirakan mencapai US$256 miliar per tahun atau lebih dari seper-empat PDB nasional (World Bank/PROBLUE, 2024). Bappenas mencatat kontri-busi sektor maritim terhadap PDB pada 2022 sekitar 7,9%, dan pemerintah kini menyiapkan peta jalan ekonomi biru yang menekankan keberlanjutan, inklusivitas, serta efisiensi pemanfaatan sumber daya (Bappenas, 2022).
Namun, di balik potensi tersebut, era TUNA memperlihatkan tantangan yang tidak kecil. Kajian terbaru menyebut bahwa kebijakan ekonomi biru Indonesia masih didominasi fokus pada industri perikanan (penang-kapan dan budi daya) serta pembangunan infrastruktur kelautan, tetapi menghadapi berbagai kelemahan: regulasi tumpang tindih, infrastruktur logistik yang belum memadai, disparitas akses teknologi, konflik kepentingan antar sektor, serta distribusi manfaat yang timpang. Banyak komunitas pesisir kecil melaporkan bahwa akses terhadap sumber daya laut produktif, fasilitas rantai dingin, dan pasar modern masih dikuasai oleh pelaku besar, sehingga manfaat ekonomi biru belum terdistribusi merata. Dalam situasi turbulensi global ini, pemerintah telah mengumumkan kucuran dana sekitar Rp200 triliun untuk mendorong pertumbuhan ekonomi negara (Kemenkeu, 2025).
Baca Juga
Momentum ini seharusnya dimanfaatkan untuk melakukan lompatan strategis, misalnya melalui pembelian kapal-kapal modern yang mampu beroperasi di atas 12 mil laut yaitu daerah Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE)) bahkan laut lepas. Kehadiran kapal modern tidak hanya akan meningkatkan kapasitas tangkap secara legal dan berkelanjutan, tetapi juga sekaligus menjadi instrumen pemberantasan illegal, unreported, and unregulated fishing (IUU fishing) yang masih marak di perairan Indonesia.
Dengan armada laut dalam yang tangguh, Indonesia bukan hanya menjaga kedau-latan sumber daya, tetapi juga memperkuat daya tawar di pasar global melalui pro-duk yang lebih terjamin asal-usul dan kualitasnya.
Dimensi novelty terlihat dari hadirnya kebijakan-kebijakan baru seperti kemudahan perizinan, insentif devisa agar dana ekspor tetap di dalam negeri, serta stimulus untuk koperasi desa. Kebijakan ini dimaksudkan untuk adaptif, tetapi masih dalam tahap uji coba sehingga efektivitasnya belum konsisten (Kemenkeu, 2025). Ambiguitas muncul ketika standar mutu dan sertifikasi lingkungan belum seragam, sehingga menambah beban kepatuhan bagi UMKM perikanan.
Sementara itu, turbulency dan uncertainty diperlihatkan dengan nyata oleh volatilitas harga ikan global, perubahan mendadak dalam permintaan pasar ekspor, serta dampak perubahan iklim yang memengaruhi musim, cuaca ekstrem, hingga kerusakan habitat laut (FAO, 2024). Dengan demikian, dalam menghadapi turbulency, Indonesia tidak boleh hanya bertahan dengan strategi lama, melainkan harus siap dengan langkah berani yang membutuhkan investasi besar, seperti modernisasi armada kapal dengan teknologi penangkapan yang lebih canggih dan kapal pengawas dengan kecepatan tinggi.
Ketika dana Rp200 triliun digelontorkan, keberanian untuk mengarahkan sebagian darinya ke strategi jangka panjang akan menentukan apakah Indonesia mampu mengubah potensi ekonomi biru menjadi mesin per-tumbuhan berkelanjutan. Era TUNA memang sarat ketidakpastian, tetapi kesiapan menghadapi turbulensi dengan investasi pada teknologi, armada modern, tata kelola berbasis sains, dan inklusivitas sosial akan menjadikan Indonesia lebih tangguh dan berdaulat di laut kita sendiri.
