Bisnis.com, JAKARTA - Langkah sejumlah organisasi kemasyarakatan (ormas) besar seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah dalam menerima penawaran konsesi tambang dari pemerintah menuai kritik. Beberapa menyebut mudarat atau kerugiannya lebih besar dari manfaatnya.
Berdasarkan catatan Bisnis, sejauh ini baru Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah yang secara terbuka menerima tawaran pengelolaan Wilayah izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) bekas Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B) itu.
