Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda
Sejumlah pengemudi kendaraan mengisi BBM di salah satu SPBU yang dikelola Pertamina MOR II Sumbagsel. istimewa
Lihat Foto
Premium

Bak Buah Simalakama Kebijakan Harga BBM, Listrik, hingga LPG

Kebijakan pemerintah terkait harga bahan bakar minyak atau BBM, serta harga LPG maupun tarif listrik sangat dilematis. Tidak dikerek naik, maka anggaran dan utang pemerintah ke BUMN menumpuk, sedangkan masyarakat tengah menghadapi reli kenaikan harga bahan pokok.
Faustina Prima Martha
Faustina Prima Martha - Bisnis.com
15 April 2022 | 21:22 WIB

Bisnis.com, JAKARTA – Penyesuaian harga bahan bakar minyak dan gas LPG, serta tarif dasar listrik untuk meringankan beban anggaran serta menjaga likuiditas BUMN harus berhadapan dengan potensi inflasi yang mengikis daya beli. Adakah jalan tengah yang layak ditempuh?

Konflik Ukraina dan Rusia yang masih berlangsung, memicu sanksi embargo minyak berbagai Negara kepada Rusia yang menyebabkan terganggunya pasokan minyak mentah global sebesar 1,2-4,5 juta BOPD. Hal ini mengakibatkan harga minyak mentah Indonesia atau ICP pun meningkat lebih dari US$100 per barel. Bahkan ICP bulan Maret 2022 mencapai US$113,5 per barel.

Kementerian ESDM mencatat, kenaikan minyak dunia banyak membebani APBN akibat subsidi serta kompensasi BBM dan LPG. Selain berat di anggaran, semakin besar subsidi ini juga menyusahkan BUMN terutama Pertamina dan PLN yang harus menanggung lebih dulu selisih harga jual dengan harga keekonomian.

Pemerintah memiliki utang kepada Pertamina dan PLN sebesar Rp 109 triliun. Utang ini adalah kewajiban pembayaran kompensasi atas penyelenggaraan subsidi energi hingga akhir tahun lalu, yang terdiri dari utang kompensasi tahun 2020 sebesar Rp 15,9 triliun dan tahun 2021 sebesar Rp 93,1 triliun

Sisa kewajiban kompensasi untuk HJE (harga jual eceran) BBM kepada Pertamina sebesar Rp 68,5 triliun. Besaran kompensasi yang harus dibayar Pemerintah kepada Pertamina, menurut Vice President of Corporate Communication, Fajriyah Usman mengikuti harga keekonomian.

“Besaran kompensasi bervariasi mengikuti harga keekonomian dan baru diperhitungkan pada akhir tahun. Pembayarannya juga tidak dilakukan pada tahun berjalan, melainkan pada tahun-tahun mendatang,” jelas Fajriyah kepada Bisnis, Jumat (15/4/2022).

Silakan masuk/daftar untuk melanjutkan membaca Konten Premium

Dan nikmati GRATIS AKSES 5 artikel Konten Premium!

Masuk / Daftar

Atau Berlangganan Sekarang

Silakan pilih paket berlangganan yang anda inginkan untuk terus menikmati konten premium.

Berlangganan Sekarang
Berbagai metode pembayaran yang dapat Anda pilih:
  • visa
  • mastercard
  • amex
  • JCB
  • QRIS
  • gopay
  • bank transfer
  • ovo
  • dana

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

To top