Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda
Ilustrasi aset kripto Bitcoin, Ether, dan Altcoin / Istimewa
Lihat Foto
Premium

Persimpangan Jalan Pajak NFT dan Aset Digital, Kebijakan Ideal Dinanti

Maraknya penggunaan aset digital menjadi incaran baru Ditjen Pajak. Sayangnya, imbauan pemajakan NFT atau aset digital lainnya belum dibarengi dengan payung hukum yang jelas.
Wibi Pangestu Pratama
Wibi Pangestu Pratama - Bisnis.com
17 Januari 2022 | 17:52 WIB

Bisnis.com, JAKARTA — Berkembangnya aset digital seperti non fungible token atau NFT dan koin kripto membuka potensi pajak yang besar bagi negara. Sayangnya, belum ada perangkat kebijakan yang komprehensif mengenai pengenaan pajak aset digital tersebut.

Aset digital telah lama dilirik sebagai instrumen investasi dan komoditas perdagangan, terutama sejak berkembangnya bitcoin dan berbagai mata uang kripto (cryptocurrency) lainnya. Setelah itu berkembang pula NFT sebagai sertifikat kepemilikan aset digital, seperti karya visual.

Di Indonesia, aset digital itu semakin menjadi perbincangan ketika Sultan Gustaf AL Ghozali berhasil menjual NFT kumpulan potret dirinya dari 2017 hingga saat ini. Projek kumpulan foto yang dinamai 'Ghozali Everyday' itu dikabarkan menjadi cuan hingga Rp1,5 miliar bagi dirinya.

Melalui akun Twitternya @Ghozali_Ghozalu, dia menyampaikan berbagai kesan atas besarnya perhatian terhadap proyek Ghozali Everyday. Cuitan Ghozali kemudian mendapatkan respons dari akun resmi Twitter Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak), yang menginformasikan petunjuk pelaporan aset untuk keperluan perpajakan.

Congratulations, Ghozali!Here is a link where you can register your TIN: https://t.co/63kn2Spy5QCheck out this link for more information about TIN: https://t.co/5gJFmHaK3yIf you need help, kindly ask @kring_pajak.We wish you the best of luck in the future.~~ https://t.co/j6jNkKH5fi

Masyarakat sontak menyoroti upaya pemajakan terhadap NFT dan aset digital setelah adanya cuitan Ditjen Pajak terhadap Ghozali itu. Hal tersebut semakin 'memanaskan' isu pajak aset digital sejak pada awal tahun ini, Ditjen Pajak menyatakan bahwa aset NFT wajib masuk dalam surat pemberitahuan (SPT) Tahunan.

Silakan masuk/daftar untuk melanjutkan membaca Konten Premium

Dan nikmati GRATIS AKSES 5 artikel Konten Premium!

Masuk / Daftar

Atau Berlangganan Sekarang

Silakan pilih paket berlangganan yang anda inginkan untuk terus menikmati konten premium.

Berlangganan Sekarang
Berbagai metode pembayaran yang dapat Anda pilih:
  • visa
  • mastercard
  • amex
  • JCB
  • QRIS
  • gopay
  • bank transfer
  • ovo
  • dana

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

To top