Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda
Tenaga kesehatan melakukan tes usap Antigen dan Polymerase Chain Reaction (PCR) di Manado, Sulawesi Utara, Rabu (28/7/2021). - Antara Foto/Adwit B Pramono
Lihat Foto
Premium

Polemik Harga PCR, Masyarakat Bingung Rumah Sakit Murung

Asosiasi rumah sakit swasta mengatakan penetapan HET tidak diikuti dengan kebijakan menekan biaya alat-alat kesehatan. Alhasil mereka harus mengurangi kapasitas tes PCR untuk menekan beban layanan kesehatan. 
Nyoman Ary Wahyudi
Nyoman Ary Wahyudi - Bisnis.com
31 Oktober 2021 | 20:25 WIB

Bisnis.com, JAKARTA — Penurunan harga tes Covid-19 melalui metode Polymerase Chain Reaction (PCR) menjadi polemik. Pada satu sisi masyarakat dibuat bingung, karena rupanya harga tes PCR yang pada mulanya seharga jutaan rupiah, ternyata dapat ditekan hingga Rp275.000 saja. 

Belum lagi, penurunan HET tersebut diikuti dengan kebijakan wajib menunjukan hasil tes PCR untuk masyarakat yang ingin berpergian dengan seluruh moda transportasi umum, baik darat, laut, maupun udara. 

Di luar segala kebigungan masyarakat, Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia (ARSSI) mengirim surat kepada Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin untuk menetapkan standar harga dan mutu bahan medis habis pakai seiring kebijakan harga eceran tertinggi atau HET yang dipatok sebesar Rp275.000 dan Rp300.000 bagi alat Polymerase Chain Reaction (PCR). 

Permintaan standarisasi harga dan mutu bahan medis habis pakai itu di antaranya menyasar pada reagen kit, viral transport medium (VTM), alat pelindung diri (APD), dan kebutuhan langsung atau tidak langsung penanganan pandemi Covid-19. 

Sekretaris Jenderal ARSSI Ichsan Hanafi mengatakan standarisasi harga dan mutu bahan medis habis pakai itu diharapkan dapat menekan biaya pelayanan kesehatan rumah sakit swasta seiring penetapan HET alat PCR beberapa waktu terakhir. 

“Kita mencari reagen yang bisa lebih ekonomis lagi untuk menyesuaikan HET itu, supaya terstandar reagen dan alat lainnya, jadi dimasukkan saja di e-katalog sehingga pemerintah bisa membantu ke importir supaya harganya bisa menyesuaikan,” kata Ichsan melalui sambungan telepon, Minggu (31/10/2021). 

Silakan masuk/daftar untuk melanjutkan membaca Konten Premium

Dan nikmati GRATIS AKSES 5 artikel Konten Premium!

Masuk / Daftar

Atau Berlangganan Sekarang

Silakan pilih paket berlangganan yang anda inginkan untuk terus menikmati konten premium.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

BisnisRegional

To top