Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda
Petugas beraktivitas di pabrik pembuatan baja Kawasan Industri Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Jumat (4/10/2019). - Antara Foto/Fakhri Hermansyah
Premium

Dilema Baja Lapis, Antara Proyek Mangkrak dan Proteksi Pasar

06 Mei 2021 | 06:00 WIB
Saat ini Pemerintah melalui Komite Anti Dumping Indonesia (Kadi) berencana menerapkan Bea Masuk Anti Dumping pada produk Baja Lapis Aluminium Seng (BJLAS) impor dari China dan Vietnam. Namun kebijakan tersebut mempertaruhkan dua hal besar.

Bisnis.com, JAKARTA — Pada periode 2016–2018 terjadi kenaikan pangsa pasar impor baja. Komite Anti Dumping Indonesia (Kadi) pun bergerak melakukan investigasi.

Hasilnya ada dua negara, yakni China dan Vietnam menjual BJLAS dengan harga yang lebih murah di Indonesia dibandingkan dengan negara asalnya atau melakukan praktik dumping. Harga BJLAS dari kedua negara tersebut lebih rendah sekitar 25–30 persen dibandingkan dengan industri lokal.

Berdasarkan kajian Kadi pada 2018, Indonesia memang belum mampu memenuhi kebutuhan BJLAS dalam negeri. Saat ini ada 5 perusahaan industri BJLAS di Indonesia, yaitu PT NS Bluescope Indonesia, PT Sarana Central Bajatama Tbk. (BAJA), PT Java Pacific, dan PT Tata Metal Lestari, dengan total kapasitas produksi 1,375 juta ton per tahun. Jumlah ini diklaim telah cukup untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri sebanyak 1,2 juta ton.

Di China kapasitas BJLAS telah mencapai 4,2 juta ton. Hanya sekitar 17 persen atau 720.000 ton yang terserap oleh pasar domestik negara tersebut. Sisanya tersebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia.

Ketua Kadi Bachrul Chairi mengakui pembahasan pengenaan BMAD untuk BJLAS cukup alot antar kementerian. Pada prinsipnya kajian Kadi adalah sesuai dengan World Trade Organization atau WTO guna menegakkan perdagangan yang berkeadilan.

"Jadi memang ada beberapa pandangan yang melihat kepentingan dari industri hulu hingga hilir tetapi di sini yang bisa kita lihat pemerintah memang harus melihat secara keseluruhan dalam kaitannya menerapkan fair trade di Indonesia," katanya kepada Bisnis, Rabu (5/5/2021).

Silakan masuk/daftar untuk melanjutkan membaca Konten Premium

Dan nikmati GRATIS AKSES 8 artikel Konten Premium!

Masuk / Daftar

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

BisnisRegional

To top