Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda
Pekerja menuntut penghapusan sistem outsourcing yang diangap merugikan pekerja atau buruh serta mendesak Revisi pada UU No. 3 tahun 1992 tentang Jamsostek. - Antara  / Fanny Octavianus
Premium

Membongkar PP Pesangon, Outsourcing & PKWT UU Cipta Kerja. Hak Pensiun Berkurang?

22 Februari 2021 | 12:00 WIB
Pemerintah menerbitkan PP No. 35/2021 yang mengatur kompensasi pensiunan, PHK hingga Outsourcing yang berlaku mulai 2 Februari 2021.

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 35/2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), Alih Daya (outsourcing), Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). 

Dalam PP Outsourcing dan Pesangon PHK itu, pemerintah mengatur bahwa para PKWT menerima kompensasi sebesar masa kerja dikali 1 bulan upah saat kontrak berakhir. 

"Dalam hal upah di perusahaan terdiri dari upah pokok dan tunjangan tidak tetap maka dasar perhitungan uang kompensasi yaitu upah pokok," tulis Pasal 16 ayat (4) yang salinannya diperoleh dari Kementerian Sekretaris Negara, Senin (22/2/2021). 

Meski begitu, untuk pelaku usaha mikro, kecil dan menengah, uang kompensasi bagi PKWT ini berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Aturan membayar kompensasi tetap berlaku meski salah satu pihak memutuskan mengakhiri perjanjian sebelum berakhirnya kontrak. Hal ini ditegaskan oleh Pasal 17 beleid anyar itu. 

Selain itu, pekerja yang direkrut sebagai calon karyawan tetap tidak dibenarkan diikat dalam kontrak PKWT. Masa percobaan, dalam perjanjian ini, akan dihitung sebagai masa kerja jika dinyatakan lolos oleh perusahaan. 

Silakan masuk/daftar untuk melanjutkan membaca Konten Premium

Dan nikmati GRATIS AKSES 8 artikel Konten Premium!

Masuk / Daftar

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

BisnisRegional

To top