Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group
Petugas memindahkan uang - Dok. Antara
Premium

Babak Baru Berburu Aset BLBI, Ongkos Resesi Ekonomi 1998

27 Oktober 2020 | 08:40 WIB
Kementerian Keuangan mencatat sejumlah pemegang saham bank mulai dari Fadel Muhammad, Hengky Wijaya hingga Sjamsul Nursalim masih mempunyai kewajiban melunasi utang sebesar Rp26,7 triliun. Total piutang eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional ini keseluruhan mencapai Rp72,67 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Keuangan mengatur ulang cara pengembalian keuangan negara yang tersangkut dalam ongkos penyelamatan ekonomi akibat krisis 1998.

Pengaturan ulang perburuan uang negara ini dilakukan dengan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan No. 154/PMK.06/2020 tentang Pengelolaan Aset Eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional oleh Menteri Keuangan.

Tumpukan masalah keuangan 20 tahun lalu itu saat ini masih tercatat dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2019 berupa piutang senilai Rp91,72 triliun.  Perincianya, piutang aset kredit Badan Penyehatan Perbankan Nasional (eks BPPN) senilai Rp72,67 triliun, Piutang aset Kredit yang diserahkan BPPN ke Perusahaan Pengelolaan Aset (PPA) senilai Rp8,98 triliun, serta Piutang Bank Dalam Likuidasi sebesar Rp10,07 triliun.

Pemerintah memasukkan nama Fadel Muhammad, Hengky Wijaya hingga Sjamsul Nursalim sebagai pemegang saham yang belum menyelesaikan kewajibannya. Total piutang eks BPPN dalam kategori ini sebanyak 20 pemegang saham dengan total piutang Rp26,70 triliun.

Selain itu terdapat aset transfer kit dan non transfer kit dalam Pernyataan Bersama (PB) dan Penetapan Jumlah Piutang Negara (PJPN) senilai Rp18,57 triliun. Selebihnya sebesar Rp25,94 triliun ditambah Rp2,63 triliun dikelola oleh kantor pusat.

Silakan masuk/daftar untuk melanjutkan membaca Konten Premium

Dan nikmati GRATIS AKSES 8 artikel Konten Premium!

Masuk / Daftar

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top