Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Rapor 1 Tahun Jokowi-Ma'ruf Amin, Rasio Utang Hampir 35 Persen Diklaim Masih Aman

Kendati masih aman, namun jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya rasio utang posisi September 2020 relatif melonjak cukup tinggi. Apalagi jika dibandingkan dengan masa sebelum pandemi yang berada di kisaran 29 persen - 30 persen-an dari PDB.
Edi Suwiknyo
Edi Suwiknyo - Bisnis.com 21 Oktober 2020  |  11:06 WIB
Presiden Joko Widodo didampingi Wakil Presiden Ma'ruf Amin tiba di lokasipembukaan masa persidangan I DPR tahun 2020-2021 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2020). ANTARA FOTO - Akbar Nugroho Gumay
Presiden Joko Widodo didampingi Wakil Presiden Ma'ruf Amin tiba di lokasipembukaan masa persidangan I DPR tahun 2020-2021 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2020). ANTARA FOTO - Akbar Nugroho Gumay

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah mengklaim rasio utang berada di kisaran 35 persen dari produk domestik bruto (PDB) mencerminkan kredibilitas pengelolaan fiskal yang tetap berjalan sesuai dengan ketentuan meski dihantam pandemi covid-19

Dalam Laporan 1 Tahun Pemerintahan Joko Widodo - Ma'ruf Amin yang diterbitkan Kantor Staf Presiden (KSP) pemerintah menyebut bahwa pengelolaan utang telah dilakukan dengan prinsip kehati-hatian.

"Rating utang ini menunjukkan Indonesia masih layak sebagai tujuan investasi," demikian bunyi laporan tersebut yang dikutip Bisnis, Rabu (21/10/2020).

Kendati masih aman, namun jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya rasio utang posisi September 2020 relatif melonjak cukup tinggi. Apalagi jika dibandingkan dengan masa sebelum pandemi yang berada di kisaran 29 persen - 30 persen-an dari PDB.

Dalam catatan Bisnis, pembengkakan rasio utang yang terjadi saat ini disebabkan oleh kebutuhan pemerintah untuk penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi nasional yang nilainya mencapai Rp695,2 triliun. Sampai 14 Oktober 2020 penyerapannya telah mencapai Rp344,1 triliun.

Pemerintah kemudian melibatkan Bank Indonesia untuk mendukung pembiayaan penanganan covid-19 dan PEN. BI telah menyerap surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah sebesar Rp382,44 triliun sampai 13 Oktober 2020.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa penyerapan surat utang yang dilakukan BI secara umum bisa dibedakan dalam dua skema.

Pertama, penyerapan berdasarkan surat keputusan bersama (SKB) 1 senilai Rp61,63 triliun yang terdiri dari Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Rp29,05 triliun dan Surat Utang Negara (SUN) Rp32,58 triliun.

Kedua, realisasi SBN dengan skema SKB II atau burden sharing senilai Rp229,68 triliun untuk pembiayaan public goods. Sementara untuk pembiayaan nonpublic goods telah terserap senilai Rp91,13 triliun.

"Dengan likuiditas pasar yang banyak, pembiayaan utang relatif terjaga," kata Sri Mulyani, belum lama ini.

Adapun dengan jumlah tersebut, total surat utang yang diserap BI telah mencapai 48,3 persen total SBN neto (September) yang diterbitkan oleh pemerintah senilai Rp790,6 triliun.

Sementara jika dibandingkan dengan total pembiayaan anggaran (September), bank sentral setidaknya telah menyerap sebesar 48,7 persen. Realiasasi pembiayaan anggaran sampai September 2020 mencapai Rp784,7 triliun atau 75,5 persen dari target APBN 2020 senilai Rp1.039,2 triliun

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Jokowi utang sri mulyani
Editor : Hadijah Alaydrus
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!
qrcode bisnis indonesia logo epaper

BisnisRegional

To top