Cari berita
Bisnis.com

Konten Premium

Bisnis Plus bisnismuda Koran Bisnis Indonesia tokotbisnis Epaper Bisnis Indonesia Konten Interaktif Bisnis Indonesia Group Bisnis Grafik bisnis tv
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (kedua kanan) menyerahkan berkas pendapat akhir pemerintah kepada Ketua DPR Puan Maharani (kedua kiri) saat pembahasan tingkat II RUU Cipta Kerja pada Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/10/2020). Dalam rapat paripurna tersebut Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja disahkan menjadi Undang-Undang. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A - pras.
Lihat Foto
Premium

Kepada Siapa UU Cipta Kerja Ditujukan?

Undang-Undang Cipta Kerja baru saja disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Namun, beleid itu ternyata masih mendapatkan respons yang minor pula dari sejumlah investor global, yang sejatinya menjadi sasaran pemerintah RI untuk menarik investasi.
Reni Lestari, Jaffry Prabu & Asteria Desi
Reni Lestari, Jaffry Prabu & Asteria Desi - Bisnis.com
06 Oktober 2020 | 18:18 WIB

Bisnis.com, JAKARTA – Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja akhirnya disahkan menjadi undang-undang. Pemerintah beberapa kali menyebutkan, beleid itu akan menjadi pendorong arus investasi masuk dan di sisi lain telah mewakili aspirasi berbagai kalangan, termasuk pekerja atau buruh.

Namun, persepsi yang digaungkan pemerintah ternyata masih memunculkan sejumlah keraguan dari publik. Selain masih adanya gelombang protes, terutama paling besar dari kalangan buruh dalam negeri, undang-undang yang disusun dengan metode omnibus itu rupanya dipertanyakan oleh investor global.

Investor global yang mengelola aset senilai US$4,1 triliun memperingatkan pemerintah Indonesia bahwa UU Cipta Kerja yang telah disahkan kemarin dapat menimbulkan risiko baru bagi hutan tropis Tanah Air.

Sebanyak 35 investor global menyatakan keprihatinan dalam sebuah surat, termasuk Aviva Investors, Legal & General Investment Management, Church of England Pensions Board, manajer aset yang berbasis di Belanda Robeco dan manajer aset terbesar di Jepang Sumitomo Mitsui Trust Asset Management.

"Meskipun kami menyadari perlunya reformasi hukum bisnis di Indonesia, kami memiliki kekhawatiran tentang dampak negatif dari langkah-langkah perlindungan lingkungan tertentu yang dipengaruhi oleh Omnibus Law ini," kata Peter van der Werf, Engagement Specialist di Robeco Asset Management, dalam sebuah pernyataan, dilansir Bangkok Post, Selasa (6/10/2020).

Menurut pemerintah RUU ini diperlukan untuk memperbaiki iklim investasi dan merampingkan peraturan di ekonomi terbesar di Asia Tenggara itu. Dengan koalisi Presiden Joko Widodo menguasai 74 persen kursi, mudah saja bagi RUU ini untuk lolos.

Silakan masuk/daftar untuk melanjutkan membaca Konten Premium

Dan nikmati GRATIS AKSES 5 artikel Konten Premium!

Masuk / Daftar
Berbagai metode pembayaran yang dapat Anda pilih:
  • visa
  • mastercard
  • amex
  • JCB
  • QRIS
  • gopay
  • bank transfer
  • ovo
  • dana
Berlangganan Sekarang
back to top To top