Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group
Pembangkit listrik tenaga nuklir di Prancis - wikipedia
Premium

Ke Mana Akhir Pengaturan Nuklir dalam RUU Energi Baru dan Terbarukan?

03 Oktober 2020 | 07:37 WIB
Penegasan pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT) secara serentak dirasa perlu agar energi nuklir tak melulu menjadi opsi terakhir dalam pengembangan energi di Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA — Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Terbarukan mulai dibahas secara intensif di Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat. Pengaturan mengenai energi nuklir menjadi salah satu isu yang menjadi sorotan di dalamnya.

Berdasarkan draf RUU EBT tertanggal 10 September 2020 yang beredar disebutkan bahwa Bab IV secara khusus memuat mengenai energi baru, utamanya nuklir. 

Dalam Pasal 7 disebutkan bahwa nuklir dimanfaatkan untuk pembangunan pembangkit daya nuklir yang terdiri atas pembangkit listrik tenaga nuklir dan pembangkit panas nuklir. Dalam bab soal energi baru tersebut, juga diatur mengenai pengawasan, pemanfaatan, perizinan dan pengusahaan energi nuklir.

Pengaturan energi nuklir dalam RUU EBT masih menimbulkan perdebatan di sejumlah kalangan. Perdebatan yang mencuat berkisar pada perlu atau tidaknya pasal-pasal mengenai energi nuklir disertakan dalam beleid ini. 

Salah satu dorongan agar unsur energi baru, termasuk nuklir, masuk ke dalam RUU EBT datang dari Himpunan Masyarakat Nuklir Indonesia (Himni).  Asosiasi itu berharap agar RUU EBT dapat memberi kepastian kebijakan go nuclear di Indonesia.

Ketua Umum Himni Susilo Widodo berpendapat bahwa RUU EBT dapat menjadi penajaman dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi yang secara tegas mengamanatkan bahwa energi nuklir merupakan salah satu bagian dari EBT.

Silakan masuk/daftar untuk melanjutkan membaca Konten Premium

Dan nikmati GRATIS AKSES 8 artikel Konten Premium!

Masuk / Daftar

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top