Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group
Sejumlah pekerja berjalan usai bekerja dengan latar belakang gedung perkantoran di Jl Jenderal Sudirman, Jakarta, Kamis (16/4/2020). Pemprov DKI Jakarta akan memberikan sanksi berupa mencabut perizinan kepada perusahaan yang tetap beroperasi di masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) kecuali delapan sektor yang memang diizinkan. - ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay
Premium

Kencangkan Ikat Pinggang, Ancaman Ledakan Pengangguran Mengintai

25 September 2020 | 06:59 WIB
Laporan International Labour Organization (ILO) mengenai rerata hilangnya jam kerja pada kuartal IV/2020 secara global memberikan indikasi lebih kuat terhadap potensi ledakan angka pengangguran di Tanah Air.

Bisnis.com, JAKARTA – Ancaman resesi pada pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi lampu merah bagi kondisi ketenagakerjaan yang sudah loyo diterpa pandemic Covid-19.

Belum lagi, laporan International Labour Organization (ILO) mengenai rerata hilangnya jam kerja pada kuartal IV/2020 secara global memberikan indikasi lebih kuat terhadap potensi ledakan angka pengangguran di Tanah Air.

Menurut ILO, rerata hilangnya jam kerja pada kuartal pamungkas tahun ini mencapai 18 persen atau setara dengan 515 juta pekerjaan purna waktu.

Proyeksi tersebut menyusul rerata pendapatan pekerja di seluruh dunia yang turun 10,7 persen secara tahunan (yoy) sampai dengan kuartal III/2020. Penurunan itu setara dengan US$3,5 triliun atau 5,5 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) dunia sepanjang Januari—September 2020.

Menurut Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Akhmad Akbar Susamto, baik penurunan pendapatan maupun berkurangnya jam kerja diprediksi juga bakal terjadi pada kuartal IV/2020 mengingat makin buruknya kondisi perekonomian dan kesehatan di Tanah Air.

"Penurunan pendapatan pekerja dan pengurangan jam kerja sudah dipastikan terjadi di Indonesia pada kuartal IV/2020. Hal yang bisa dilakukan untuk menngantisipasi itu, hanyalah mengoptimalkan skema pemulihan ekonomi pemerintah," ujar Akhmad kepada Bisnis, Kamis (24/9/2020).

Silakan masuk/daftar untuk melanjutkan membaca Konten Premium

Dan nikmati GRATIS AKSES 8 artikel Konten Premium!

Masuk / Daftar

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top