Bisnis.com, JAKARTA — Komisi V DPR sudah menyalakan lampu hijau terhadap pagu anggaran RAPBN 2021 yang diajukan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Artinya, sesuai Buku II Nota Keuangan 2021, lembaga yang dipimpin Basuki Hadimuljono tersebut dicanangkan akan mendapat kucuran dana segar senilai Rp149,81 triliun untuk melaksanakan program-programnya.

Ketua Komisi V Lasarus mengatakan DPR bisa memaklumi jumlah anggaran yang diajukan Kementerian PUPR. Meskipun, secara kasat mata angkanya memang terbilang fantastis.

“Komisi V DPR RI dapat memahami penjelasan Menteri PUPR terhadap alokasi anggaran sesuai fungsi dan program Kementerian PUPR dalam RAPBN Tahun Anggaran 2021,” tuturnya dalam rapat kerja Komisi V, Rabu (23/9/2020).

Nominal Rp149,81 triliun menempatkan Kementerian PUPR sebagai kementerian dengan anggaran paling besar dalam RAPBN 2021, melampaui Kementerian Pertahanan (Kemenhan) yang mendapat pagu sekitar Rp136 triliun.

Seperti tahun-tahun sebelumnya, bukan hal yang mengejutkan jika Kementerian PUPR ada di urutan teratas. Meski demikian, secara nominal ada perbedaan jumlah yang signifikan antara anggaran Kementerian PUPR di RAPBN dengan anggaran outlook 2020, yang berkisar Rp85,7 triliun.

Basuki yang juga turut hadir dalam rapat tersebut lantas menjelaskan alasan mengapa anggaran di kementeriannya naik signifikan. Adanya peningkatan ini, ungkapnya, disebabkan banyaknya anggaran yang terpangkas pada 2020.