Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group
Menteri Keuangan Sri Mulyani melantik 11 pimpinan tinggi pratama di lingkungan Kementerian Keuangan, Senin (24/8/2020). Menteri Keuangan hadir secara virtual dalam pelantikan ini - Kemenkeu
Premium

Omnibus Law Keuangan: Seberapa Urgent Bu Sri Mulyani?

18 September 2020 | 16:07 WIB
UU yang akan tercakup dalam omnibus law itu di antaranya UU No. 8/1995 tentang Pasar Modal, UU No. 21/2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, serta UU No. 24/2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan.

Bisnis.com, JAKARTA – Rencana pemerintah menyusun Rancangan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan alias Omnibus Law Keuangan hingga kini masih membingungkan.

Bukan hanya berisiko memunculkan pemuatan ganda pasal atau ayat dalam dua bentuk regulasi yang berbeda, urgensi dari penyusunan payung hukum ini juga dipertanyakan.

Sebab saat ini pemerintah tengah menyusun peraturan pemerintah pengganti UU (Perppu) tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Tak hanya itu, DPR juga tengah menyusun revisi undang-undang (UU) Bank Indonesia.

Apalagi, hingga saat ini komunikasi antara pemerintah dengan pihak terkait mengenai penyusunan Omnibus Law Keuangan masih cukup dangkal. Padahal, regulasi yang nantinya tercakup cukup bejibun.

Berdasarkan dokumen yang diperoleh Bisnis, penyusunan naskah akademis Omnibus Law Keuangan masuk dalam kegiatan strategis Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan pada 2021.

Silakan masuk/daftar untuk melanjutkan membaca Konten Premium

Dan nikmati GRATIS AKSES 8 artikel Konten Premium!

Masuk / Daftar

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top