Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group
Kawasan Pembangkit Listrik Tenaga Panasa Bumi Muara Laboh yang dikembangkan Supreme Energy di Muara Labuh, Solok Selatan, Sumatra Barat. - Istimewa/Kementerian ESDM
Premium

Dilema Harga Pengembangan Panas Bumi, Bank Dunia pun Bersuara

14 September 2020 | 06:44 WIB
PLN sejak 2015 dibebani dengan tidak adanya kenaikan tarif listrik. Hal ini menjadi salah satu penyebab sulitnya PLN menyepakati besaran tarif yang diajukan sesuai dengan keinginan pengembang.

Bisnis.com, JAKARTA — Kebijakan pengaturan tarif listrik masih menjadi isu utama dalam pengembangan panas bumi di Indonesia.  Setidaknya lebih dari satu dekade ke belakang kebijakan pengaturan tarif listrik panas bumi telah berganti sebanyak delapan kali. Mulai dari skema business to business, tarif batas atas, feed in tariff, hingga terakhir dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 50/2017 penghitungan tarif ditetapkan 85 persen dari biaya pokok penyediaan (BPP) PLN di setiap wilayah.

Kebijakan tarif tersebut tampaknya belum cukup menarik bagi pengembang.  Investor menginginkan formula skema tarif yang mampu mencapai tingkat pengembalian investasi yang sepadan dengan risiko eksplorasi maupun risiko pengembangan. Rata-rata tarif listrik dari panas bumi yang sesuai dengan keekonomian berada di atas BPP PLN.

Adapun, pemerintah menginginkan BPP harus seefisien mungkin untuk menjaga belanja subsidi listrik.  Dilema tarif ini dinilai dapat menghambat pengembangan panas bumi di Indonesia.

Presiden Direktur Supreme Energy Nisriyanto berpendapat bahwa untuk mendorong pengembangan panas bumi pemerintah perlu merancang skema tarif yang menarik bagi pengembang.  Menurutnya, skema sliding scale feed in tariff merupakan skema tarif yang paling cocok untuk mengembangkan panas bumi.

"Skema feed in tariff, tetapi juga mempertimbangkan skala keekonomian yang terefleksi pada kapasitas panas bumi yang dikembangkan. Semakin besar kapasitas yang dikembangkan, semakin rendah tarifnya. Sliding scale feed in tariff lebih disukai dalam kebijakan tarif panas bumi," ujar Nisriyanto dalam acara Digital Indonesia International Geothermal Convention 2020, Kamis (10/9/2020).

Senada, CEO PT Pertamina Power Indonesia Heru Setiawan mengatakan bahwa skema feed in tariff merupakan instrumen ekonomi yang paling populer yang telah digunakan di lebih dari 50 negara untuk mendorong investasi energi baru dan terbarukan.

Silakan masuk/daftar untuk melanjutkan membaca Konten Premium

Dan nikmati GRATIS AKSES 8 artikel Konten Premium!

Masuk / Daftar

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top