Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group
Foto udara perumahan di Kawasan Ciwastra, Bandung, Jawa Barat, Rabu (17/6/2020). Bisnis - Rachman
Premium

RUU Cipta Kerja Solusi untuk Wujudkan Hunian Berimbang?

25 Agustus 2020 | 10:07 WIB
Konsep hunian berimbang yang diberlakukan kepada kalangan pengembang sudah menjadi cerita lama. Namun, hingga sekarang masih jalan di tempat. Sekarang hal itu diatur ulang draf RUU Cipta Kerja, akankah menjadi solusi?

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah telah lama menggalakkan konsep hunian berimbang bagi para pengembang. Dahulu ketentuannya 1 : 3 : 6, sekarang diubah menjadi 1 : 2 : 3.

Artinya, aturan hunian berimbang mewajibkan setiap pengembang yang membangun satu hunian mewah, untuk membangun dua rumah kelas menengah, dan tiga rumah sederhana.

Konsep hunian berimbang ini diatur dalam Peraturan Menteri Perumahan Rakyat No. 7/2013 tentang Hunian Berimbang, yang merupakan turunan dari Undang-Undang No. 1/2011 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Pemukiman.

Ketentuan tentang hunian berimbang juga tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 14/2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Dalam draft RUU Cipta Kerja pasal 52 mengatur ketentuan UU No. 1/2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Pasal 35 mengatur pembangunan perumahan skala besar dengan hunian berimbang meliputi rumah sederhana, rumah menengah, dan rumah mewah.

Lalu ketentuan Pasal 36 ayat 1 diubah sehingga berbunyi dalam pembangunan perumahan dengan hunian berimbang tidak dalam satu hamparan. Pembangunan rumah umum dilaksanakan dalam satu daerah kabupaten/kota yang sama dan dilaksanakan dalam satu daerah kabupaten atau kota yang berbatasan.

Silakan masuk/daftar untuk melanjutkan membaca Konten Premium

Dan nikmati GRATIS AKSES 8 artikel Konten Premium!

Masuk / Daftar

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top