Bisnis.com, JAKARTA — Sekitar 15 menit berbicara, 14 kali Presiden Joko Widodo menyebut istilah “pemulihan ekonomi” dalam pidato Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2021 dan Nota Keuangan di Gedung DPR Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2020).
Kondisi tersebut menggambarkan betapa fokus utama pemerintah pada tahun depan adalah memulihkan perekonomian Indonesia pascapukulan pandemi Covid-19.
“Ketidakpastian global maupun domestik masih akan terjadi. Program pemulihan ekonomi akan terus dilanjutkan bersamaan dengan reformasi di berbagai bidang,” kata Jokowi.
Pemerintah menganggarkan Rp356,5 triliun untuk misi Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), alias setara dengan 12,9 persen dari total belanja pemerintah yang diperkirakan mencapai Rp2.747,5 triliun.
Anggaran ini bakal difokuskan ke dalam enam sasaran. Keenam sasaran itu mencakup penanganan kesehatan; perlindungan sosial; peningkatan ketahanan di berbagai sektor kementerian dan lembaga; dukungan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM); pembiayaan korporasi; hingga insentif usaha.
“Kebijakan relaksasi defisit melebihi 3 persen dari PDB [Produk Domestik Bruto] masih diperlukan, dengan tetap menjaga kehati-hatian, kredibilitas, dan kesinambungan fiskal,” sambungnya.
