Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group
Mantan Menteri Keuangan JB Sumarlin - Antara /
Premium

Historia Bisnis: PR Tak Berkesudahan Mengurus BUMN Rugi

29 Juni 2020 | 22:44 WIB
Proses penyehatan BUMN selalu menjadi kajian yang seolah-olah berulang. Padahal perusahaan dengan berstatus persero memiliki privilage yang tidak dimiliki perusahaan swasta.

Bisnis.com, JAKARTA - Upaya penyehatan badan usaha milik negara (BUMN) terus menjadi sorottan setiap pergantian menteri. Padahal sebagian besar perusahaan berstatus persero itu menjalankan bisnis yang memiliki hak istimewa karena terafiliasi negara.

Saat ini, Menteri BUMN Erick Thohir menyebutkan efisiensi dan pengurangan jumlah BUMN yang ada menjadi salah satu langkah yang dirinya ambil. Termasuk menutup perusahaan yang rugi.

Langkah serupa juga diumumkan oleh Menteri Keuangan J.B Sumarlin pada hari ini 31 tahun lalu. Tepatnya ditulis Bisnis Indonesia, 29 Juni 1989. Saat itu, Menteri Keuangan sebagai bendahara negara yang membawahi badan usaha milik negara menyebutkan pemerintah memberi perhatian khusus kepada perseroan yang masih merugi.

Pembenahan merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden No. 5/1988 tentang pedoman penyehatan dan pengelolaan BUMN.

"Kebijakan ini dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi perusahaan pemerintah,"

Silakan masuk/daftar untuk melanjutkan membaca Konten Premium

Dan nikmati GRATIS AKSES 8 artikel Konten Premium!

Masuk / Daftar

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top