Bisnis.com, JAKARTA — Perjalanan Kartu Prakerja menemui babak baru setelah pemerintah memutuskan untuk meninjau ulang program ini.

Kontroversi demi kontroversi terus mengiringi perjalanan Kartu Prakerja sejak program tersebut diluncurkan pada 11 April 2020. Program yang lahir dari kampanye Presiden Joko Widodo itu sejatinya diperuntukkan untuk meningkatkan kemampuan tenaga kerja di Indonesia.

Namun, pandemi Covid-19 yang menyapu Indonesia membuat pemerintah terpaksa memodifikasi tujuan dan konsep Kartu Prakerja untuk mengatasi banjirnya masyarakat yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Pemerintah menyebutkan angka PHK sebagai dampak dari virus corona atau Covid-19 telah mencapai 3,05 juta. Angka ini pun berpeluang bertambah menjadi 5,23 juta.

Setelah sempat berjalan hingga gelombang 3, pendaftaran Kartu Prakerja gelombang 4 terpaksa ditunda setelah ada saran dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Lembaga anti rasuah ini memberikan sejumlah rekomendasi terkait urgensi perbaikan tata kelola program yang menghabiskan total anggaran senilai Rp20 triliun tersebut.

Beberapa rekomendasi yang diajukan KPK mencakup perbaikan mekanisme pendaftaran, penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK), kerja sama dengan delapan platform digital, kurasi materi pelatihan, metode pelaksanaan pelatihan, dan mekanisme kontrol.